Network
PRFMNEWS – Kedatangan Tri Rismaharini dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyimpan sebuah cerita menarik.
Setelah resmi dilantik menjadi Menteri Sosial pada Rabu 23 Desember 2020 di Istana Negara Jakarta, Risma menyampaikan kapan dirinya dihubungi oleh pemerintah pusat untuk menjadi menteri.
Risma menyampaikan dirinya ternyata dihubungi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno saat mengikuti webinar.
Baca Juga: Tangani Kasus KDRT, Tiga Polisi di Prancis Tewas Ditembak
Ia menyebut Pratikno menghubungi dirinya pada Senin 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB.
“Saya dihubungi Pak Mensesneg hari Senin siang sekitar jam 3 karena saat itu saya sedang webinar hari itu. Selasa pagi saya sudah di Jakarta dan kemudian langsung pertemuan jam 3,” ujarnya.
Ketika disinggung soal PR-nya sebagai Mensos, Presiden Joko Widodo secara khusus memintanya untuk segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) pada awal tahun 2021 agar dapat menggerakkan ekonomi nasional.
Baca Juga: Kota Bandung Dinobatkan Sebagai Wilayah Bebas Korupsi
“Kami harus kerja keras sehingga minggu pertama bulan Januari 2021 (bantuan sosial) bisa segera tersampaikan kepada penerima bantuan,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan realisasi bansos tersebut, Risma menegaskan perlunya perbaikan data penerima. Untuk itu, Kemensos akan bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memperbarui data tersebut.
“Itu yang harus kita terus tangani day to day dan terus terang kita akan lakukan semuanya dengan transparan dan tidak ada lagi tunai (cash) dalam bentuk apapun,” ujar Mensos.
Baca Juga: Persiapan Libur Natal dan Tahun Baru, Wagub Jabar : Kita Siapkan Rapid Test Antigen untuk Wisatawan
Ke depannya, Risma berencana semua transaksi penyaluran bansos akan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan masukan dari daerah sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera dilakukan dan efektivitas akan bisa tercapai.
Lebih lanjut Mensos menjelaskan bahwa fokus selanjutnya adalah program pemberdayaan masyarakat agar bansos yang diberikan mempunyai implikasi atau dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat.
“Kami tidak bisa sendiri tentunya, kami akan menggandeng gubernur, kepala daerah, dan utamanya adalah perguruan tinggi, dan perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-permasalahan di daerahnya,” terangnya.***
