Network
PRFMNEWS - Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat.
Benny Wenda mengklaim sebagai Presiden sementara West Papua, menyangkut Provinsi Papua dan Papua Barat dalam pengumuman tertulis pada 1 Desember 2020 sekaligus menandakan Hari Proklamasi West Papua.
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai aksi Benny Wenda hanya merupakan kamuflase politik demi menunjukkan eksistensinya di panggung internasional.
"Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Kondisi di dalam negeri baik-baik saja," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 5 Desember 2020.
Baca Juga: Warga Jabar Diminta Manfaatkan Lahan Tidur Guna Antisipasi Krisis Pangan 2021
Baca Juga: Pejabat Kemensos Kena OTT, Mensos: Kami Dukung Proses yang Sedang Berlangsung di KPK
Meski begitu, Puan mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Benny Wenda.
Dikutip prfmnews.id dari ANTARA, ia meminta pemerintah Indonesia untuk merespon dengan tindakan lebih konkret terhadap aksi Benny Wenda karena sepak terjangnya sudah semakin melampaui batas dalam memprovokasi gerakan separatisme di Papua.
“Kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatisme, provokasi yang memecah belah,” ucap Puan.
Puan menilai aksi Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua.
Baca Juga: Kembali Meningkat! Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Hari Ini 5 Desember 2020 Bertambah 6.027
Baca Juga: Ada Aspirasi Papua Merdeka, Anggota DPR: Respon Panjang dari Penanganan Persoalan yang Tidak Tuntas
Simak video pilihan berikut
Dalam hal ini, kata Puan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif melakukan kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan kondisi di Papua terus kondusif.
Selain itu, kata Puan, Pemerintah harus terus melanjutkan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warga Papua.
Menurut dia, kebijakan seperti BBM satu harga di Papua harus terus dilanjutkan agar masyarakat Papua menikmati harga seperti saudara-saudara mereka di wilayah lain.
"Dana Otsus dilanjutkan dengan evaluasi ketat yang bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua," ujar alumni Fisip Universitas Indonesia tersebut.***
