Network
PRFMNEWS - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas meminta pemerintah introspeksi diri dalam menyikapi dinamika yang terjadi di Papua saat ini.
Yan meminta pemerintah tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM di Papua yang hingga saat ini belum tuntas.
Ia menyarankan agar pemerintah menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua tanpa harus menutupi tindakan oknum aparat yang tidak menunjukkan profesionalisme di Papua.
"Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas. Papua juga ibarat daerah Operasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 5 Desember 2020.
Baca Juga: Gubernur Jabar Ridwan Kamil Usulkan Pemberian Vaksin Tak Dilakukan di Puskesmas
Baca Juga: Gelandang Persib Bandung Ikuti Kursus Kepelatihan, Ini Responnya Saat Ditanya Masa Depan
Dikutip prfmnews.id dari ANTARA, dia menilai penanganan persoalan di Papua bukan hanya sekadar dengan implementasi kebijakan terhadap pembangunan, namun yang terpenting adalah tidak terjadi lagi diskriminasi yang berlebihan terhadap masyarakat di wilayah tersebut.
"Namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masyarakat Papua di seluruh pelosok Tanah Air," kata Yan.
Dia mengatakan apapun tuntutan rakyat Papua saat ini merupakan ungkapan kekecewaan terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tidak kunjung usai dan dituntaskan penanganannya.
Baca Juga: Syok Berat Akibat Terjerat Kasus Narkoba, Mantan Artis Cilik IBS Harus Ditemani Polwan
Baca Juga: Bandung Barat Masuk Zona Merah Covid-19, Lalu Lintas Menuju Lembang Padat
Yan meyakini selama pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, akan ada solusi damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Rakyat Papua butuh perlakuan yang adil, karena tanpa keadilan terjadi di Tanah Papua, eskalasi politik tidak akan berakhir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri," katanya.
Yan mengajak semua pihak mari jadikan rakyat Papua sebagai subjek pembangunan melalui partisipasi mereka sehingga masyarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah.
Di sisi lain, politisi Partai Gerindra itu menilai evalusi dan dialog harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada dan perilaku aparat perlu dibenahi total melalui kebijakan satuan organisasi sehingga relevan terhadap sikap dan keinginan rakyat Papua.***
