PRFMNEWS - Proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dari Kemenaker sudah mulai dilakukan. Sebagian pegawai yang lolos kriteria telah menerima bantuan Rp600 ribu dari pemerintah.
Adapun jika belum menerima, kemungkinan Anda masuk penyaluran BSU 2022 tahap 2 yang akan dicairkan beberapa hari lagi.
Namun untuk memastikan apakah Anda lolos sebagai penerima BSU 2022, bisa dicek melalui langkah-langkah mudah ini. Bahkan bisa dicek melalui HP saja.
Baca Juga: Seorang Nenek di Bojongloa Kidul Bandung Diduga jadi Korban Perampokan dan Pembunuhan
Baca Juga: Data Tercantum di BPJS Ketenagakerjaan Tapi Belum Menerima BSU? Begini Penjelasannya
Berikut cara cek BSU 2022 di web bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id:
1. Buka link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
2. Masukan NIK
3. Masukan nama lengkap sesuai KTP
4. Isi tanggal lahir sesuai KTP
5. Isi nama ibu kandung
6. Masukan nomor HP yang aktif
7. Masukan email terkini
8. Klik 'Lanjutkan'
Baca Juga: Ada Promo dari PLN Tambah Daya Cuma Rp170.845, Begini Caranya, Hemat Lebih dari Rp5 Juta
Baca Juga: Kabar Gembira! Menaker Bocorkan Jumlah Pekerja Calon Penerima BSU 2022 Tahap 2: Cair Minggu Depan
Setelah itu, nanti Anda akan mendapat informasi apakah terdaftar sebagai penerima BSU 2022 atau tidak.
Selain itu, sejauh mana proses penyaluran BSU untuk Anda juga bisa dilihat pada laman tersebut.
Sebagai informasi,kriteria penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan adalah:
Baca Juga: Geger Kabar Terjadi Penusukan di Depan SMAN 1 Tanjungsari, Polisi Beberkan Fakta Sebenarnya
Baca Juga: Cara Paling Mudah Memastikan Dapat BSU Atau Tidak, Segera Buka Aplikasi Ini
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
2. Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022 kategori Pekerja Penerima Upah (PU).
3. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan atau upah dibawah upah minimum. Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
4. Pekerja bukan penerima program kartu prakerja, keluarga harapan, bantuan produktif usaha mikro
5. Bukan merupakan pegawai negeri sipil atau TNI/Polri.***