PRFMNEWS - Polemik Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko yang didaulat menjabat Ketua Umum Partai Demokrat versi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara, beberapa waktu lalu masih panas.
Moeldoko menyebut keputusannya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat disebabkan karena adanya pertarungan ideologis yang kuat di tubuh Demokirat menjelang 2024.
Keputusan tersebut ia ambil tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga, dan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Oleh karenya ia menegaskan, bahwa jangan membawa nama Presiden Jokowi dalam polemik Partai Demokrat.
"Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga. Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini," tulis Moeldoko di akun Instagram pribadinya dikutip prfmnews.id, Minggu 28 Maret 2021.
Baca Juga: Tekan Dampak Kebakaran, Rendiana Awangga Dorong Warga Kampung Padat Penduduk Diberi Sprinkler
Baca Juga: Kutuk Bom Katedral Makassar, Ridwan Kamil: Lawan yang Ingin Memecah Belah Kita
Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Pembentukan DOB Indramayu Barat dan Bogor Timur
Baca Juga: Pastor Beberkan Kronologis Kejadian Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar
Mengenai pertarungan ideologis menjelang Pemilu 2024, ia menyebut pertarungan tersebut terstruktur dan menjadi ancaman serius bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
Keputusannya menerima penunjukan menjadi Ketum Demokrat versi KLB, selain untuk menyelamatkan Demokrat, juga bertujuan untuk menyelematkan bangsa.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB," katanya.***