PRFMNEWS - Pemerintah meluncurkan 3 (tiga) bantuan sosial tunai se-Indonesia yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Penyaluran Bantuan Sosial dimulai pada 4 Januari 2021.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran di tahun 2021 sebesar Rp110 Triliun untuk bantuan sosial bagi seluruh penerima di 34 provinsi di Indonesia, dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi COVID-19 serta menggerakkan ekonomi nasional.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan pemberian bansos PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank milik negara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.
Baca Juga: Hari ke-15 Isolasi, Aa Gym Masih Positif Corona, Sampaikan Pesan: Pasti Ada Hikmah
Baca Juga: Perhatikan Hal Ini ! Jika Ingin Cair Bansos Tunai Rp300 Ribu dari Kemensos
Baca Juga: Hanya dengan NIK KTP, Begini Cara Mudah Cek Penerima Bansos Rp300 Ribu Januari 2021
Sementara penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Rp300 ribu akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga.
"Kami minta foto wajah karena kalau hanya minta tanda tangan takutnya tidak terkoneksi dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari supaya connect dengan data kependudukan jadi itu untuk mengawal supaya penerima itu betul," kata Risma seperti dilansir prfmnews.id dari ANTARA, Senin 11 Januari 2021.
Baca Juga: Tim SAR Gabungan Lanjutkan Pencarian Korban Longsor Sumedang Pagi Ini, Fokus di Tiga Titik
Untuk mengecek apakah terdaftar sebagai penerima BST Rp300 ribu atau tidak KLIK DI SINI.
Mensos Rismau juga menyampaikan penerima bansos yang buta huruf, sakit, lansia, dan disabilitas dipindah ke PT Pos karena perseroan ini mengantar langsung ke penerima manfaat.
"Jadi, itu untuk menghindari duplikasi juga laporan dari bank itu bisa terkoneksi dan kami terima. Setiap Jumat kami evaluasi progres pemberian bantuan berdasar temuan dari bank," kata Risma menambahkan.
Baca Juga: Hasil Undian Babak Keempat Piala FA 2020/2021 : Manchester United vs Liverpool
Selain itu Kemensos juga mengirimkan data kembali ke daerah untuk memperbaiki data yang salah atau bermasalah di nomor induk kependudukannya (NIK).
"Kami kembalikan ke daerah untuk diperbaiki dan kami minta penerima manfaat yang belum ada NIK-nya diminta data identitasnya oleh daerah karena mungkin di daerah itu belum ada perekaman e-KTP tetapi yang bersangkutan benar-benar ada, nah, data seperti ini kami minta agar dikembalikan ke kami," pungkas Risma.***