Network
PRFMNEWS – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku menaruh harapan pemekaran di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurutnya, hal itu guna menunjang kesejahteraan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna menyatakan pemekaran suatu wilayah perlu dikaji secara mendalam terkait aspek apa yang ingin di kejar. Ia menyatakan, sejumlah wilayah di Jawa Barat memiliki beragam topografi wilayah dan potensi yang berbeda beda.
Karenanya, ketimbang memikirkan pemekaran wilayah, ia lebih menekankan pada pemipinan daerah di Jawa Barat untuk memaksimalkan daerahnya masing-masing agar bisa berkontribusi penuh.
Baca Juga: Update 15 Oktober 2020, Tersisa Empat Kecamatan Bebas Kasus Corona di Kabupaten Bandung
“Yang dibutuhkan itu bukan soal pemekaran wilayahnya, tapi aktor pimpinan wilayah yang mampu bekerja ekstra keras untuk kepentingan daerah atau masyarakat,” ungkapnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Kamis 15 Oktober 2020.
Ia pun menyinggung soal daerah di Jawa Barat yang saat ini ada. Menurutnya, setiap daerah di Jabar harus dimaksimalkan potensinya terlebih dahulu.
“Banyak daerah yang ada saat ini kalau memang mampu menyejahterakan dengan program yang lebih membumi, lebih konkrit, juga kapasitas dari pimpinan dari kota dan kabupaten itu mampu bekerja lebih ekstra. Saya kira daerah yang ada sekarang itu harus dimaksimalkan terlebih dahulu,” kata Yayat.
Baca Juga: DPRD Beberkan Tiga Wilayah di Jawa Barat yang Siap Dimekarkan, Salah Satunya Garut Selatan
Terlebih, pemekaran wilayah memerlukan kajian yang mendalam terkait potensi dan topografinya. Boleh jadi pemekaran wilayah bakal membuat pengeluaran pembangunan infrastruktur menjadi lebih besar.
“Pertama kita harus melihat kondisi wilayah, contoh Bogor Barat, secara topografi kontur kalau dibangun infrastruktur itu cost-nya terlalu besar. Wilayah Cianjur selatan, wilayah di kabupaten Sukabumi, atau wilayah di kabupaten Garut, itu terus terang saja kalau dibangun wilayah baru, kendala terbesar memang pada masalah topografinya,” paparnya.
Baca Juga: Mudah dan Bisa Lewat HP, Begini Cara Cek Data Penerima Bansos dari Kemensos
Apalagi ada beberapa wilayah yang kawasannya dimiliki oleh perseoraangan. Sementara warganya hanya bekerja sebagai buruh.
“Contoh, ada wilayah yang punya potensi ekonomi misalnya di satu kawasan Bogor barat, disitu banyak kawasan pertambangan dan perkebunan. Luasannya besar sekali, tapi itu sifatnya privat, hanya dimiliki oleh korporasi, jadi potensi SDA-nya itu dimiliki korporasi sementara masyarakatnya mungkin bekerja sebagai buruh,” tandasnya.***
