Network
PRFMNEWS - Buntut dari banyaknya keluhan pungutan liar (Pungli) di sekitaran Masjid Raya Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) langsung melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang juga Ketua Harian Dewan Eksekutif Masjid Raya Al Jabbar Herman Suryatman mengecek langsung operasional masjid yang didesai oleh Ridwan Kamil tersebut.
Herman menyatakan, dirinya mendapat tugas untuk menyelesaikan beberapa persoalan di Masjid Al Jabbar, salah satunya adalah persoalan Pungli dan parkir liar yang banyak dikeluhkan pengunjung.
"Saya ditugaskan Pak Pj Gubernur Jabar untuk crosscheck kondisi Masjid Raya Al Jabbar yang tempo hari terjadi pungutan liar. Tadi saya keliling semua area luar untuk memeriksa apa yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," ujar Herman Suryatman Selasa, 16 April 2024.
Baca Juga: Aduan Kasus Pungli di Jabar Tak Hanya Terjadi di Masjid Al Jabbar, Bey Machmudin: Kita Berantas
Di sela-sela peninjauannya, Herman pun menggelar rapat evaluasi secara komprehensif bersama dengan pihak-pihak terkait.
Hasilnya, ada evaluasi yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam operasional Masjid Al Jabbar.
Untuk jangka pendek, Herman memastikan mulai Senin kemarin, tidak ada lagi pungutan liar di area parkir, penjualan kantong keresek secara paksa, dan pungutan lebih untuk membayar transportasi odong-odong.
"Untuk jangka pendek kami pastikan mula kemarin tak ada lagi pungutan liar di area parkir dan area penitipan alas kaki karena itu sangat rawan pungli, juga di area transportasi odong-odong," tegasnya.
"Jadi tiga area itu sudah kami antisipasi tidak boleh ada pungli. Tentu untuk semua area, tapi yang paling krusial itu parkir, penitipan alas kaki, dan transportasi," tambah Herman.
Dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan pengelola odong-odong dan meminta komitmen mereka untuk tidak menaikkan harga seenaknya kepada pengunjung.
Baca Juga: Cegah Pungli, Pemprov Jabar Perbaiki SOP Parkir di Masjid Al Jabbar dan Tambah Kanal Aduan Warga
"Saya juga berkomunikasi dengan koordinator odong-odong di sini, saya minta yang bersangkutan bisa dipegang komitmennya, tidak boleh ada pemaksaan, misalnya keliling di sini Rp5.000, kemudian ujug-ujug jadi Rp10.000," ungkapnya.
Selain itu, penjualan plastik untuk alas kaki juga telah disepakati tidak boleh terjadi.
"Yang plastik juga sudah disepakati tidak boleh dan kemarin sudah kita tangkap oknum yang jual plastik itu. Jadi tidak boleh ada penjualan plastik karena tempat penitipan sudah kita sediakan kecuali masyarakat bawa sendiri, ya, silakan," ujar Herman.
Sementara untuk area parkir dikelola oleh pihak ketiga, yaitu Primkopti Kartika. Herman menyebut pihaknya sudah meminta Primkopti Kartika untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan memastikan tidak boleh ada pihak lain yang menyusup karena berpotensi melakukan pungutan liar.
Baca Juga: Tegas! Pj Gubernur Jabar Bakal Berantas Pungli di Masjid Raya Al Jabbar
"Untuk area parkir seperti kita ketahui dikerjasamakan dengan Primkopti Kartika. Kita sudah ingatkan pihak itu untuk bertanggung jawab dan memastikan tidak boleh ada pihak lain yang menyusup ke sini, yang kemudian melakukan pungutan liar," katanya.
Dari hasil penyelidikan, pungutan di area parkir beberapa hari lalu itu dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab yang bukan dari warga sekitar maupun bagian dari Primkopti Kartika.
"Kami pastikan pelaku pungli baik yang di area parkir maupun yang menjual kantung plastik secara paksa itu bukan masyarakat sekitar sini atau mitra kami, tapi itu adalah oknum dari luar yang memanfaatkan tingginya kunjungan ke Al Jabbar," ujar Herman.***
