Network
PRFMNEWS – Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mengakui pihaknya banyak terima aduan terkait kasus pungutan liar (pungli) di sejumlah wilayah Jawa Barat. Terbaru, dia dibuat geram dengan aksi pungli oleh oknum juru parkir di Masjid Raya Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung.
Bey Machmudin menekankan kasus pungli terkait tarif parkir mahal di Masjid Raya Al Jabbar Bandung tidak boleh terulang lagi, begitu juga tindakan melanggar aturan serupa di berbagai tempat umum lain yang terjadi di wilayah Jabar hingga banyak dikeluhkan masyarakat.
“Tak ada tempat untuk pungli di Jabar,” kata Bey, Minggu 14 April 2024.
Bey memastikan kejadian pungli tarif parkir mahal di Masjid Raya Al Jabbar Bandung yang dikeluhkan masyarakat dan sempat viral di media sosial ini akan menjadi momentum untuk beres-beres layanan publik bebas pungli di Jawa Barat.
“Pungli di Masjid Al Jabbar jadi momentum kita berantas pungli di Jabar,” tegasnya.
Bey mengaku telah meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk mengatasi masalah serius tersebut, mengingat kasus dan aduan pungli tidak hanya terjadi di Masjid Raya Al Jabbar. Menurutnya kejadian pungli juga masih ditemukan di kawasan wisata dan sektor layanan publik.
“Saber Pungli juga harus dioptimalkan untuk mencegah kasus pungli seperti Al Jabbar terulang di tempat lain,” ujarnya.
Ia memastikan khusus upaya penanganan pungli di Masjid Raya Al Jabbar, Pemprov Jabar bersama Dewan Eksekutif Masjid Raya Al Jabbar sudah mengadakan rapat bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Tadi pagi kasus pungli yang viral ini sudah dirapatkan,” katanya.
Bey mengaku pengelolaan Masjid Raya Al Jabbar ke depan juga harus dibenahi mengingat biaya operasional masjid terapung karya Ridwan Kamil ini mencapai miliaran rupiah per bulan.
“Al Jabbar dan aset pemprov akan banyak masalah jika tidak dikelola dengan baik. Karena kita hanya berpikir membangun, tapi pengaturan lainnya tidak berpikir,” ucapnya.
Menurut Bey, masyarakat juga perlu mengetahui besarnya anggaran pemeliharaan masjid kebanggaan warga Jabar tersebut agar bisa sama-sama mengontrol biaya pengelolaannya.
