Network
PRFMNEWS – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 94/KPG.03.04/BKD tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya, serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara.
Surat edaran yang diterbitkan melalui Pj Sekretaris Daerah Jabar itu memuat sejumlah poin penting terkait panduan bagi seluruh ASN di Jabar untuk menerapkan prinsip-prinsip netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.
Isi SE tersebut memuat panduan dasar hukum mengenai netralitas ASN Jabar meliputi netralitas pejabat negara/pejabat lainnya, larangan penggunaan program dan fasilitas negara oleh pejabat negara/pejabat lainnya, serta imbauan bagi seluruh ASN di Jabar.
Baca Juga: Nomor Urut Capres-Cawapres Pemilu 2024 Resmi Diumumkan
Sejumlah sanksi dari ringan hingga berat berupa pemecatan karena telah melanggar larangan-larangan yang diatur dalam edaran Pj Gubernur Jawa Barat terkait netralitas di Pemilu 2024 tersebut juga menanti bagi ASN Jabar yang terbukti melakukannya.
"Saya berharap agar kita semua bisa mematuhi aturan-aturan ini dan menyikapi secara bijak setiap dinamika sosial yang berkembang di tahun-tahun politik ini. Hindari perbuatan yang berpotensi merusak integritas dan mencederai prinsip netralitas ASN, baik di dunia nyata maupun maya," ujar Bey Machmudin, Selasa 14 November 2023.
"ASN harus menjaga netralitas, tidak boleh berpihak dan kalau ada pelanggaran ya kena sanksi, dari mulai sanksi ringan, sanksi sedang dan berat, bahkan sampai bisa dikeluarkan," imbuh dia.
Bey menekankan, ASN memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu, termasuk para penjabat kepala daerah di kabupaten/kota di Jabar yang harus menjunjung integritas dan netralitas karena mereka sejatinya merupakan ASN.
