Network
PRFMNEWS - Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Jawa Barat (Jabar) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Pengupahan Pekerja/Buruh.
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menanggapi suara penolakan dari DPD KSPSI Jawa Barat yang menurut mereka aturan baru dari pemerintah terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 ini tidak adil dan tak berpihak pada pekerja/buruh.
Diketahui, Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto menilai formula perhitungan penetapan upah minimum 2024 yang tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tidak menguntungkan kaum buruh karena sangat merugikan dengan adanya pembatasan kenaikan upah minimum.
Baca Juga: Pemerintah Naikkan Upah Minimum 2024 Seiring Terbitnya Aturan Baru, Pekerja dan Buruh Wajib Tau
Roy mengatakan, aturan itu menjadi salah satu faktor untuk menurunkan persentase kenaikan upah, sebab variabel indeks tertentu dengan rentang 0,10 - 0,30 dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi.
"Ini menimbulkan diskriminasi, kenaikan upah minimum di mana sebagian daerah upah minimum akan menggunakan formula pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi kali alfa," papar Roy, dikutip prfmnews.id dari ANTARA, Senin 13 November 2023.
Sementara itu, kendati ada penolakan yang diutarakan DPD KSPSI tersebut, ujar Bey Machmudin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tetap akan mengikuti PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan dalam menetapkan UMP dan UMK 2024.
"Kami menggunakan PP 51 2023 Tentang Pengupahan, di situ ada formula untuk rumus kenaikan upah minimum dan indeks atau alfa yang memiliki rentang 0,1 sampai 0,3," tutur Bey.
