Network
PRFMNEWS - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mewujudkan sistem integrasi transportasi publik untuk menekan kemacetan utamanya di wilayah Bandung Raya.
Bey Machmudin mengatakan Presiden Jokowi ingin Jabar segera mengintegrasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh dengan kereta api (KA) feeder dari satu stasiun ke stasiun lainnya untuk mempermudah akses masyarakat.
"Kita tahu (Kereta Cepat Whoosh) sudah terintegrasi dari (Stasiun) Padalarang menuju Stasiun Kota Bandung menggunakan kereta feeder. Titik lainnya seperti (Stasiun) Tegalluar juga segera ada kereta feeder ke Kota Bandung atau tujuan sekitarnya," ujar Bey usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 27 September 2023.
Baca Juga: Keinginan Jokowi: Kereta Cepat Jakarta Bandung Terintegrasi dengan TransJakarta hingga Ojek Online
Presiden, imbuh Bey, juga meminta Jabar segera mengkaji rencana pembangunan proyek LRT yang akan mengintegrasikan wilayah Bandung selatan dengan utara.
"Harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda (LRT), jadi benar-benar baru tidak hanya mengandalkan yang sudah ada," ucap dia.
Untuk itu, Bey menyatakan akan segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk menggali lebih detail terkait proyek LRT sehingga hasil kajian yang diperoleh dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pindah ke transportasi publik
Dalam rapat terbatas tersebut, lanjut Bey, Kepala Negara juga meminta agar transformasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik terus disosialisasikan kepada masyarakat.
"Arahan Presiden semua (moda) transportasi sebaiknya terintegrasi untuk memudahkan dan memindahkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi publik," tuturnya.
Jika transportasi publik sudah terintegrasi dengan lebih baik maka diharapkan kemacetan di kota metropolitan seperti Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung Raya bisa semakin berkurang.
"Karena kita tahu bahwa kerugian yang dihasilkan oleh kemacetan sangat luar biasa, untuk Jakarta sekitar Rp65 triliun, tapi untuk Jabodetabek itu sekitar Rp100 triliun. Nah, di daerah-daerah lain sekitar Rp12 triliun," bebernya.
"Jadi, Presiden mengingatkan harus ada inovasi khusus dalam pembangunan atau terintegrasinya transportasi publik," imbuhnya.***
