Network
PRFMNEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Barat (Jabar) menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2023 pada akhir Oktober 2022.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan pengesahan ini adalah catatan terbaik eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Raperda APBD.
Ridwan Kamil mengatakan, biasanya persetujuan bersama Raperda APBD ditandatangani pada setiap akhir November, namun kali ini Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya lebih awal.
"Kita apresiasi kinerja luar biasa ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan seluruh yang terlibat," kata Ridwan Kamil, 1 November 2022.
Baca Juga: AKHIRNYA! Penerbangan Pertama Umroh dari Bandara Kertajati Langsung ke Arab Saudi Terwujud 7 November 2022
Kang Emil menambahkan, dengan percepatan persetujuan bersama Raperda APBD 2023 ini, diharapkan kinerja Pemprov Jabar dengan seluruh perangkatnya bisa lebih baik.
Berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga penyerapan anggaran tinggi dan ekonomi bergerak lebih cepat pula.
Ia pun berharap eksekutif dan legislatif bisa menghadirkan kinerja yang lebih produktif mengantisipasi resesi global yang diprediksi akan dirasakan pada 2023.
"Walaupun 'diksi' dunia seakan menggelap, Insyaallah Indonesia tetap terang benderang," ujarnya.
Baca Juga: Wujudkan Kolaborasi BUMN, Kesatuan Bisnis Mandiri Ekowisata Perhutani Jalin Kerjasama Promosi dengan Pertamina
Gubernur menyampaikan, volume anggaran 2023 direncanakan Rp34,39 triliun, target pendapatan daerah sebesar Rp33,52 triliun yang bersumber dari PAD, dan lain-lain.
Belanja daerah pada APBD 2023 diproyeksikan Rp33,31 triliun, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.
Sehingga ada selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus anggaran sebesar Rp214,45 miliar yang akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah.
Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp873,28 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2022.
Sementara pengeluaran pembiayaan daerah yang besarnya Rp1,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan dana cadangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024, pembayaran cicilan pokok utang, dan penyertaan modal kepada BUMD.
Kang Emil berharap dengan persetujuan ini akan menjamin pembangunan Jabar semakin maju dan sejahtera.
