Network
PRFMNEWS - Penerapan program Analog Switch Off (ASO) molor dari jadwal yang telah ditentukan.
Penerapan ASO mundur dari jadwal awal akibat berbagai permasahan yang ditemukan dan akhirnya menghambat rencana besar tersebut.
Akibatnya ASO tahap 1 yang semula di agendakan berjalan pada 30 April 2022 bergeser ke akhir Juni atau Awal Juli 2022.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar), Adiyana Slamet dalam keterangan resminya, mengaku sangat menyayangkan kondisi ini harus terjadi.
Baca Juga: BPS Kota Bandung Lanjutkan Sensus Penduduk Bulan Ini, Warga Diminta Berikan Informasi Jujur
Padahal jauh dari sebelum awal pelaksanaan tahap pertama yang semula di rencanakan, berbagai catatan telah di sampaikan kepada kementerian.
"Kami mengingatkan itu bersama sama Komisi 1 DPRD Jabar, Diskominfo Jabar, dan KPID perihal distribusi STB, oleh pemegang multifleksing maupun oleh kementerian dan hal itu sudah kami ingatkan dari awal Maret 2022," ujarnya pada hari ini Kamis, 12 Mei 2022.
Padahal tegaskan Adiyana, ASO ini merupakan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa.
"KPID Jabar menganggap ASO ini merupakan kebijakan yang sangat strategis dan bermanfaat besar tidak hanya untuk masyarakat, namun juga untuk kemajuan bangsa," jelasnya.
Sejumlah isu yang menghambat penerapan ASO sesuai jadwal awal yang telah ditentukan, ditemukan KPID Jabar.
Pendistribusian STB untuk di 12 Kota Kabupaten yang masuk tahap pertama terhambat.
Baca Juga: Jordi Amat, Pemain Naturalisasi yang Berhasil Dibujuk PSSI akan Tiba Minggu ini di Indonesia
Padahal seharusnya 600.000 lebih STB sudah disebar. Namun nyatanya baru kurang lebih 0,5 persennya saja yang sudah terealisasi di Jawa Barat dan sekitar 5 persen di seluruh Indonesia.
"Lalu Kolaborasi yang tidak maksimal dari pemegang Mux terhadap pemerintah daerah di berbagai tingkatan hingga ke KPID Jabar, contohnya kami tidak di libatkan dalam pendistribusian STB yang di lakukan pada beberapa waktu lalu, bahkan kami pun tidak di informasikan rencana itu," ujar Adiyana.
"Dan yang terakhir, kami menemukan data alamat penerima manfaat STB Gratis ini tidak lengkap, dimana RT/RW dari penerima manfaat ini tidak ada, ini akan sangat menjadi rawan pembagian STB tidak tepat sasaran," terangnya.
Lebih jauh disampaikan Adiyana, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin bersama pemerintah provinsi, melakukan berbagai cara, agar molornya ASO ini tidak terjadi berlarut larut.
"Kami akan berupaya berbicara dengan pemerintah pusat dan pemegang Mux agar pendistribusian bisa melibatkan pemerintah daerah demi ketepatan sasaran penerima manfaat, sehingga molornya ASO ini tidak berlarut larut, ini salah satu cara yang akan terus kami upayakan," ucapnya.
Baca Juga: Tarif KRL Direncanakan Akan Mengalami Kenaikan, Kemenhub: Mempertimbangkan Situasi Terkini
Hal senadapun di katakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Ika Mardiah.
Pihaknya sangat menyesalkan kondisi seperti ini harus terjadi, padahal ia secara terbuka mengaku dukungan besar dari Pemprov dan Gubernur akan di lakukan jika komunikasi dari pemegang Mux dilakukan.
"Sangat kami sesalkan sekali kondisi yang kami khawatirkan sebelumnya malah terjadi, padahal pak gubernur sendiri dan kami di tingkatan provinsi sudah terang terangan siap mendukung menyukseskan ASO ini, asalkan ada komunikasi dari pemegang Mux," ucapnya.
Baca Juga: Anak 12 Tahun Hilang Diduga Diculik di Pesanggrahan
Iapun berharap adanya evaluasi kedepan sehingga ASO bisa berjalan dengan maksimal dan optimal bukan hanya sekedar wacana apalagi ceremony semata.
"Perlu di evaluasi udah bener belum sih kebijakan saat ini, sehingga kita semua di daerah mendapatkan informasi yang jelas, di ikut sertakan bersama sama, dalam setiap langkah yang dilakukan pemerintah pusat ini," pungkasnya.***
