Network
BANDUNG,(PRFM) - Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat Iwan Hermawan menilai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jabar tahun 2020 minim sosialisasi.
Menurutnya, hal itu terlihat dari masih banyaknya orangtua calon peserta didik yang mendaftarkan anaknya secara langsung ke sekolah tujuan.
Padahal sistem pendaftaran PPDB saat ini melalui daring, yang artinya pendaftaran bisa dilakukan di rumah ataupun di sekolah asal melalui daring.
"Pada saat belum ada Covid-19 sosialisasi (PPDB) tidak sempurna, apalagi saat ini ada keterbatasan SMA, SMP dan SD menyampaikan sosialisasi kepada orangtua siswa. Saya panitia PPDB di SMAN 9 Bandung, disini masih banyak kedatangan orangtua siswa yang ujug-ujug datang untuk mendaftar seperti tahun sebelumnya, padahal kan sekarang daftar secara online," kata Iwan saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa (9/6/2020).
Baca Juga: Kemenhub Terbitkan Aturan Pengendalian Transportasi Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Rinciannya
"Sosialisasi tidak sempurna PPDB ini," tambahnya.
Hal lain yang menjadi masalah pada pelaksanaan PPDB tahun ini kata Iwan, adalah terkait jalur afirmasi.
Siswa yang masuk melalui jalur afirmasi bertumpuk di sekolah-sekolah tertentu yang berada di sudut-sudut kota.
Kemudian, masalah itu diperkeruh dengan banyaknya warga miskin baru.
Warga miskin baru ini tidak terakomodir melalui jalur afirmasi karena tidak memiliki syarat-syarat yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan.
"Laporan dari masyarakat banyak siswa tidak mampu karena miskin mendadak terdampak Covid-19. Ketika datang ke kelurahan mereka tidak bisa bantu membuat surat keterangan tidak mampu, ini jadi persoalan," katanya.
Baca Juga: Ada Keluhan Soal PPDB? Lapor Aja ke Ombudsman Jabar
Selain itu, Iwan juga mengatakan bahwa di sekolah favorit bertumpuk pendaftar dari jalur prestasi baik akademik maupun non akademik. Sementara jalur afirmasi di sekolah favorit kurang peminat.
Karena banyak yang ingin masuk sekolah favorit, ia mengatakan banyak cara yang dilakukan, apalagi dalam masa pendemi ini tidak ada tes langsung di sekolah tujuan, praktis hanya mengandalkan sertifikat dan nilai raport.
"Ada juga kemungkinan (potensi) pemalsuan sertifikat, atau rekayasa nilai raport," katanya.***
