Network
BANDUNG,(PRFM) - Kisruh dan polemik di tubuh organisasi Kadin Jawa Barat semakin sulit terbendung.
Setelah adanya saling melaporkan antara ketua dengan wakil ketua, kini kisruh semakin beragam dengan adanya pernyataan dari 17 Ketua Kadin Daerah (Kadinda).
Yaitu Kadinda Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran yang mengingkan adanya perubahan dan Musprovlub di tubuh Kadin Jabar.
Baca Juga: Anies Putuskan PSBB di DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 18 Juni
Ketua Apnatel Jabar Boris Syaifullah mengatakan, alangkah baiknya permasalahan yang terjadi di tubuh Kadin Jabar diselesaikan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu sebelum saling melaporkan ke Polda.
“Hal ini dikarenakan untuk menjaga permasalahan yang terjadi, jangan sampai diketahui pihak luar terlebih dahulu apabila memang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” tutur Boris dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).
Baca Juga: 118.852 Kendaraan Diputarbalikkan ke Daerah Asal oleh Polda Jabar
Tatan Pria Sudjana sendiri terpilih sebagai Ketua Kadin Jawa Barat periode 2019-2024 dengan menyingkirkan kandidat lain, yaitu Boris Syaifullah dan Rudy Rakian melalui musyawarah provinsi (Musprov) pada Februari 2019 lalu di Kota Cirebon.
“Keinginan rekan-rekan 17 Kadin daerah yang menginginkan adanya musyarawah provinsi luar biasa (Musprovlub) mungkin itu puncak dari kekecewaan rekan-rekan atas gaya kepemimpinan pak Tatan,” lanjut Boris.
Ia pun menyarankan alangkah baiknya, Tatan selaku Ketua Kadin Jabar mau merangkul dan mendengarkan keinginan para anggota dari awal kepemimpinannya sehingga tidak akan timbul permasalahan seperti ini nantinya.
Baca Juga: Jabar Mulai Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Desa
Boris yang pada saat pandemi ini sedang berada di Labuan Kuris Kabupaten Sumbawa pun mengatakan, apabila Musprovlub ini direstui oleh Kadin pusat dan akan terlaksana, hal ini dikarenakan adanya keingingan dan perhatian yang kuat dari para anggota Kadin daerah agar wibawa Kadin Jabar tetap terjaga.
Lebih lanjut Boris pun mengatakan mengenai siapa penggantinya nanti bukan menjadi persoalan, yang terpenting adalah bagaimana ketua baru bisa menahkodai Kadin Jabar ke arah yang lebih baik dan berwibawa.
“Orang yang memimpin Kadin nantinya adalah orang yang diinginkan Kadin bukan orang tersebut yang menginginkan Kadin,” tutup Boris.***
