Network
PRFMNEWS - Belakangan ini kondisi lalu lintas mulai terjadi kemacetan lagi seiring dengan kasus Covid-19 yang terus melandai.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi perlu disikapi pemda kabupaten/kota dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
Hal itu membawa kekhawatiran banyak pihak terutama epidemiolog memperingatkan kedatangan gelombang ketiga Covid-19.
Baca Juga: PPKM Jawa-Bali Lanjut Hingga 1 November, Jakarta-Jabar-Jogja-Bali 0 Kasus Kematian
Menurut Emil, kemacetan adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM. Transisi keadaan dari pendemi ke endemi terus berjalan bertahap.
Namun tetap pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi Covid-19 tetap terkendali.
"Khususnya Kota Bandung saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity," ujar Emil dalam keterangannya, Senin 18 Oktober 2021.
Baca Juga: Ingat Besok Tetap Kerja, Libur Maulid Nabi Digeser ke 20 Oktober
Sebagai contoh, vaksinasi dosis pertama Kota Bandung sudah di angka 90,22 persen atau melebih target 70 persen. Sementara vaksinasi dosis kedua 67,97 persen mendekati terget. Begitu pun dengan Kota Bogor dan Kota Cimahi vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 80 persen.
Meski begitu perlu diingat vaksin bukan obat dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi terpapar Covid-19 jika kedisiplinannya kendur. Untuk itu Gubernur minta petugas Satpol PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial.
Baca Juga: Kisah Sukses Rudy Salim, Dulu Sempat di-DO Kampus, Kini Jadi Crazy Rich
Baca Juga: Rachel Vennya Akui Kabur dari Karantina: Kangen Pengen Ketemu Sama Anak-anak
Pemda kabupaten/kota harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan terutama menghindari kerumunan.
"Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan- kebijakan prokes," katanya.***
