PRFMNEWS - Di tahun 2024 ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan membangun 144 sekolah baru di 144 kecamatan di Jabar. Sekolah baru yang akan dibangun meliputi SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemprov Jabar.
Ditemui usai BEJA (Bewara Jawa Barat) Vol. 1 di Gedung Sate, Kota Bandung, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Jabar Taufik Budi Santoso mengatakan, pembangunan 144 sekolah baru tersebut berdasarkan kajian dari Dinas Pendidikan Jabar.
Berdasarkan data dari Disdik tersebut, di 144 kecamatan tersebut terdapat SMK, SMA swasta, tapi sekolah negeri tidak ada sehingga pemprov Jabar akan menghadirkan sekolah negeri di kecamatan tersebut.
"Kita asumsikan perlu 144 sekolah baru yang harus dibangun di 2024," kata Taufik, Selasa, 9 Januari 2024.
Baca Juga: Sumedang Rawan Gempa Akibat Dikepung Sesar Aktif, Begini Penjelasan BMKG
Dengan dibangunnya 144 sekolah baru, maka ke depan seluruh kecamatan di Jabar memiliki sekolah SMA/SMK negeri.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga akan memastikan semua sekolah negeri yang ada beraktivitas di atas lahan aset milik Pemprov Jabar.
"Kita mulai 2024 ini, paling tidak memastikan dulu sekolah-sekolah yang sekarang masih melakukan kegiatannya bukan di asetnya pemprov. Jadi nanti kita bangun dulu beberapa sekolah, kemudian nanti akan dipindahkan yang semula sewa itu bisa ditempat yang dibangun oleh pemerintah," tuturnya.
Untuk anggaran pembangunan 144 sekolah baru, Taufik belum bisa menyebutkan angkanya. Ia hanya menyebut rata-rata untuk membangun 1 unit sekolah dibutuhkan kurang lebih Rp3 miliar.
"Angkanya nanti kita sampaikan lebih lanjut. Yang pasti pembangunan satu sekolah membutuhkan anggaran kurang lebih Rp3 miliar, itu kebutuhan minimal, belum termasuk aset tanahnya itu tergantung lokasi," ungkapnya.
Baca Juga: Arogansi Oknum ASN Bawaslu Jabar ke Wartawan, Bey Machmudin: Jangan Marah-marah
Taufik melanjutkan, harga tanah di Kota Depok lebih tinggi ketimbang daerah lainnya di Jabar. Untuk itu pihaknya terus menginventarisir termasuk bekerja sama dengan pemda kabupaten/kota terkait upaya pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi fasilitas pendidikan.
"Kota Depok tentunya harganya akan tinggi dibanding tempat lain. Tapi kita sedang inventarisir dan kita coba kerja sama dengan pemkab dan pemkot bagaimana memanfaatkan fasos dan fasum yang ada di kabupaten/kota untuk bisa diakses menjadi SMA/SMK," jelasnya.
Selain itu, dalam pembangunan 144 sekolah baru, pihaknya juga membuka kemungkinan kerja sama dengan badan usaha melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR).
"Kita membuka kemungkinan dari CSR untuk anggarannya kalau ada badan usaha yang mau berkontribusi," ucap Taufik.***