PRFMNEWS - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjawab ramainya isu perpindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat ke Tegalluar.
Kang Emil menegaskan ibu kota Jawa Barat tetap di Kota Bandung. Sedangkan yang berpeluang adalah perpindahan pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung. Namun itupun baru pada tahap wacana.
"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," kata Kang Emil di Gedung Sate, Kota Bandung Sabtu 15 Oktober 2022.
Baca Juga: Tentang Isu Ibukota Provinsi Jabar Pindah ke Tegalluar, Begini Kata Ridwan Kamil
Selain di Tegalluar Kabupaten Bandung, wacana pemindahan pusat pemerintahan juga muncul untuk kawasan Walini Kabupaten Bandung Barat dan Kertajati Kabupaten Majalengka.
"Jadi Ibu Kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan kantornya berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar karena pusat pertumbuhan, Walini dan Kertajati," jelasnya.
Mantan Wali Kota Bandung ini juga menjelaskan mengapa Tegalluar masuk salah satu opsi.
Alasannya karena Tegalluar paling potensial menjadi lokasi wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar.
Daerah yang menjadi titik akhir pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut dinilai strategis karena jadi simpul beberapa ruas jalan tol dan pusat ekonomi lainnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta BPBD Jabar Siaga 1 untuk Antisipasi Dampak Buruk Cuaca Ekstrim Jelang Akhir Tahun
"Potensi Tegalluar bagus karena simpulnya di situ, hendak ke Cisumdawu di situ, ke Jakarta, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya), kereta cepat juga di situ. Jadi kawasan ini sangat strategis. Dari situ ke Stadion GBLA juga tinggal menyeberang, ke Masjid Al Jabbar cuma lima menit," ungkap Kang Emil.
Namun demikian, wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar tersebut perlu dikaji lebih dalam dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak.
Baca Juga: Pengelolaan Energi, Ridwan Kamil: Harus Murah, Bersih, Berkelanjutan, Berkeadilan
"Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan," tandasnya.***