PRFMNEWS - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar) secara konsisten meminta KPI Pusat jatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang menyiarkan rangkaian acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
Pasalnya menurut KPID Jabar rangkaian acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tidak memiliki manfaat bagi publik.
Selain itu menurut informasi yang diterima KPID Jabar, KPI Pusat sudah memberikan peringatan keras kepada lembaga penyaiaran (RCTI) yang tetap menyiarkan rangkaian acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
Baca Juga: Reses Anggota DPRD Kota Bandung, Warga Cisaranten Bina Harapan Keluhkan Layanan Pendidikan
Baca Juga: Kecanggihan Kamera ETLE yang Digunakan di Indonesia, Salah Satunya Deteksi Wajah Pengendara
Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet menyebut membandelnya lembaga penyiaran merupakan bentuk abai terhadap lembaga negara dan pengingkaran terhadap hak publik.
"TV Swasta tersebut sudah mengabaikan apa yang direkomendasikan lembaga negara dengan terus menayangkan acara lamaran Atta Aurel ini. Hak publik mendapatkan konten yang bermutu diingkari," tegas Adiyana saat dihubungi prfmnews.id, Senin 22 Maret 2021.
Sementara itu, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) mewajibkan program siaran diperuntukkan bagi kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Untuk yang kedua kalinya ini kami meminta KPI Pusat memberikan sanksi tegas berupa teguran tertulis dan selanjutnya mengusut dugaan pelanggaran jam siar,” imbuh Adiyana.
Baca Juga: Temasuk Jawa Barat, Sistem Tilang Elektronik Diterapkan 12 Polda di Indonesia Mulai 23 Maret
Baca Juga: Ranting Pohon Tumbang di Ciateul Kota Bandung Sore Ini
Kordinator isi Siaran Sudama Dipawikarta dan komisioner Bidang Isi Siaran Jalu Priambodho menjelaskan, KPID Jabar telah dengan seksama meneliti tayangan prosesi lamaran Atta dan Aurel pada acara Silet dan Barista di salah satu TV Swasta (RCTI) pada 13 Maret 2021 lalu.
Kemudian acara siraman Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada acara Silet 19 Maret 2021 jam 10.00 hingga 11.30 WIB, dan tayangan Ikatan Cinta Atta-Aurel Pukul 15.00 hingga 18.00 WIB.
KPID Jabar menyebut pasal yang dilanggar adalah pasal 11 ayat 1 Standar Program Siaran yang menyatakan “Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan public dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.”
Kemudian pasal 13 ayat 2 menyatakan “Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali untuk kepentingan publik, serta selain itu KPID Jawa Barat juga mendapatkan aduan dari masyarakat tentang siraman Atta dan Aurel pada acara Silet 19 Maret 2021 jam 10.00 hingga 11.30, dan tayangan Ikatan Cinta Atta-Aurel Pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. ”
“Dalam kasus Atta –Aurel, kepentingan publik apa coba (tidak ada,” ujar Sudama Dipawikarta.***