Network
PRFMNEWS - Negara-negara ekonomi utama yang tergabung dalam kelompoo G20, bakal menyetujui untuk memperpanjang pembekuan layanan utang akibat pandemi virus corona bagi negara-negara miskin.
Rencananya, pembekuan layanan utang bagi negara-negara miskin akan berlaku setidaknya selama enam bulan setelah akhir tahun 2020. Selain itu G20 akan mengadopsi pendekatan umum untuk tindakan utang jangka panjang.
Dalam draf rancangan komunike seperti dikutip ANTARA pada Selasa 13 Oktober 2020, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara G20 menyatakan mereka akan melakukan peninjauan pada bulan April tentang apakah perpanjangan enam bulan diperlukan.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulaya Tegaskan Tidak Ada Tambahan Sektor yang Direlaksasi
Mereka setuju dalam draf tersebut, yang disiapkan untuk pertemuan virtual para menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral pada hari Rabu, untuk mengambil pendekatan terkoordinasi dan mengadopsi 'kerangka umum' untuk tindakan utang yang akan diambil di luar Inisiatif Penangguhan Layanan Utang ( DSSI) yang disetujui pada bulan April.
Seperti diketahui, pandemi virus corona telah menghantam negara-negara berkembang dan ekonomi pasar berkembang, memperburuk tingkat utang yang sudah tinggi dan mendorong semakin banyak negara ke ambang gagal membayar utang.
Rancangan tersebut mengatakan inisiatif DSSI, yang menawarkan untuk menangguhkan pembayaran hutang bilateral resmi oleh negara-negara termiskin, telah memfasilitasi pengeluaran yang jauh lebih tinggi untuk memerangi pandemi dan dampak ekonomi yang buruk.
Baca Juga: Antisipasi Hoaks UU Cipta Kerja, Polda Metro Jaya Tingkatkan Patroli Siber
Inisiatif ini telah membuat lebih dari 40 dari 73 negara yang memenuhi syarat menunda pembayaran utang sekitar 5 miliar dolar AS (sekitar Rp73,5 triliun), tetapi itu jauh lebih sedikit daripada 12 miliar dolar AS (Rp176,4 triliun) yang akan dihasilkan jika lebih banyak negara berpartisipasi.
