Network
PRFMNEWS - Indonesia sekali lagi menghadapi potensi krisis hukum, karena pengesahan RUU KUHP yang kontroversial hingga perombakan total KUHP saat ini tampaknya sudah dekat.
Draft atau versi baru dari undang-undang tersebut telah diperbarui sehingga dapat disahkan bulan depan, tetapi perubahan dan revisi belum dibagikan secara penuh oleh pemerintah.
Peneliti Human Rights Watch Indonesia, Andreas Harsono menilai, orang-orang Indonesia prihatin dengan berbagai pasal dari penistaan agama hingga perzinahan.
Ia melanjutkan, masyarakat khawatir bahwa beberapa ketentuan akan dijadikan senjata terhadap minoritas dan digunakan untuk menekan kebebasan sipil.
“Rancangan KUHP Indonesia mencerminkan meningkatnya pengaruh Islamisme karena banyak Islamis menganggapnya sebagai permata mahkota dari apa yang mereka klaim sebagai hukum Syariah,” kata Andreas Harsono seperti dikutip prfmnews.id dari laman Al Jazeera pada Sabtu, 18 Juni 2022.
Baca Juga: Satgas Pemeriksa Hewan Kurban di Kota Bandung Mulai Bergerak, Ada Perbedaan dengan Tahun Sebelumnya
Menurut Andreas Harsono, hal ini akan menjadi bencana, tidak hanya bagi perempuan, dan minoritas agama juga gender, tetapi untuk semua orang Indonesia.
Diketahui, rancangan KUHP mengusulkan perubahan komprehensif terhadap KUHP Indonesia saat ini, yang dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, dengan menambahkan, menghapus, atau memperluas format dan isinya.***
