Network
PRFMNEWS - Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) mengakui, saat ini masyarakat banyak mengadukan keluhan terkait keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Padahal masalah kesehatan, khususnya kesehatan jiwa, merupakan kewenangan instansi lain, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung.
Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan, pengaduan ODGJ sesungguhnya sudah ada prosedurnya, yaitu melalui nomor pengaduan 119 milik Dinkes. Tetapi kerapkali instansinya yang dihubungi masyarakat untuk persoalan ini.
Baca Juga: Tips Menyusun Anggaran Pernikahan
“Itu (ODGJ) bukan tanggung jawab kami. Ini sebetulnya prosedurnya lapornya ke Dinkes, ke 119. Lalu Dinkes mengambil (ODGJ) dan diperiksa. Karena ada juga yang pura pura gila. Kalau dinyatakan gila, nanti Dinkes merujuk ke Rumah Sakit mana. Setelah sembuh, nanti di urus sama Dinsos,” jelas Tono saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa 20 Oktober 2020.
Tono menambahkan, persoalan ODGJ sesungguhnya menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Aparat kewilayahan misalnya, memiliki peran vital dalam penanganan ODGJ. Pasalnya, di kewilayahan pun sudah ada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Baca Juga: Ekonom: Setiap Bayi Baru Lahir di Indonesia Menanggung Utang Pemerintah Rp20,5 juta
“Yang tanggung jawab semua, termasuk aparat kewilayahan. Kita juga kan punya TKSK, kita punya Lurah, Camat, fasilitas dan tenaga kesehatan yang bertanggungjawab,” ujar Tono.
Disinggung tentang jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat ini ada dalam pembinaan Dinsosnangkis, Tono mengatakan masih ada karena penjangkauan tetap di lakukan.
