Catatan DPRD Kota Bandung untuk Pemkot Atasi Berbagai Masalah dari Kemacetan hingga Premanisme

- 20 Mei 2024, 10:00 WIB
Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi saat berbincang di Studio Radio PRFM, Sabtu 11 Mei 2024
Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi saat berbincang di Studio Radio PRFM, Sabtu 11 Mei 2024 /Dok. DPRD Kota Bandung

PRFMNEWS – Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi merangkum catatan permasalahan di Kota Kembang yang menurutnya segera memerlukan solusi tepat dari pemerintah kota (pemkot). Asep menyebut berdasarkan aspirasi masyarakat terangkum tiga masalah utama di Kota Bandung yang paling disoroti untuk dapat dihadirkan solusi terbaik dari pemkot.

Kemacetan lalu lintas, tata ruang dan lingkungan di dalamnya termasuk banjir dan sampah, serta masalah ekonomi, ujar Asep, merupakan tiga permasalahan utama di Kota Bandung yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Selain isu lain seperti kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja yang berimbas muncul aksi premanisme seperti pungli parkir dan pengamen memaksa.

Kemacetan lalu lintas, sebut Asep, menjadi peringkat pertama masalah di Kota Bandung. Kemudahan jalur transportasi dari luar ke Kota Bandung menurutnya memicu jumlah kendaraan pribadi bertambah namun tidak diikuti dengan pertambahan jalan maupun transportasi umum yang berkesinambungan.

Asep menyatakan transportasi umum yang selama ini sudah sering dibahas menjadi peluang solusi yang perlu segera dibenahi untuk mengatasi kemacetan.

"Saya memandang wali kota harus berani membuat atau meletakkan dasar pengembangan transportasi publik berikutnya. Kalau bicara Jakarta saat ini ada Jaklingko, LRT, mereka bicara sudah tahun 2000-an. Gubernur Sutiyoso (1997-2007) sudah meletakkan dasarnya. Menurut saya kepemimpinan wali kota harus berani meletakkan dasar pengembangan transportasi publik untuk dilanjutkan ke periode berikutnya," kata dia kepada PRFM belum lama in.

"Menurut saya untuk mengurai kemacetan dibutuhkan transportasi publik yang berkesinambungan. Secara fiskal Kota Bandung tidak memungkinkan transportasi publik yang memadai. Artinya perlu berkesinambungan karena transportasi publik ini akan juga bicara soal ekonomi publik. Harus dilakukan Pemkot Bandung berkolaborasi dengan Pemprov Jabar, Pemerintah Pusat, bahkan sektor swasta," lanjutnya.

Permasalahan kedua yakni tata ruang dan lingkungan yang disebut Asep di dalamnya terdapat dua masalah kompleks yakni banjir dan sampah.

Asep menerangkan masih banyak jumlah titik genangan di Kota Bandung dengan lama genangan banjir surut yang cukup beragam. Maka ia menekankan harus ada upaya agar titik genangan banjir semakin kecil.

Menurutnya, upaya Pemkot Bandung dengan adanya rumah pompa dan pembersihan gorong-gorong sudah cukup efektif. Hanya saja, masih diperlukan adanya penataan ulang saluran dan drainase ke depan.

"Kita tahu saluran ini sudah cukup lama. Tidak sedikit saluran tergerus atau terhalang bangunan. Untuk mengurangi banjir ini ada penanganan jangka panjang. Selain itu perlu dilakukan adanya gagasan zero run-off. Selama ini ketika hujan besar air mengalir deras sedangkan saat kemarau tidak ada air. Padahal sebetulnya bisa dilakukan bagaimana air ini bisa terserap ke bumi Kota Bandung. Perlu kajian supaya program ini efektif," terangnya.

Halaman:

Editor: Indra Kurniawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah