Network
PRFMNEWS - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap Walikota Bandung Yana Mulyana atas dugaan suap.
Diketahui, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sembilan orang di Pemerintahan Kota Bandung, termasuk Yana Mulyana dengan dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa.
"Kami mengapresiasi kinerja KPK atas operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada Pemkot Bandung," kata Ketua GMNI Bandung, Ariel Anggrawan Ortega, Sabtu 15 April 2023.
Baca Juga: Ridwan Kamil Ungkap Ema Sumarna Jadi Plt Walikota Bandung, Gantikan Yana yang Kena OTT KPK
Sebelum adanya OTT ini, GMNI diakui Ariel sudah beberapa kali melayangkan surat yang menuntut pemerintah membuka informasi soal pengadaan barang dan jasa.
Pasalnya ia menilai ada yang janggal dari proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet tersebut.
Ariel menegaskan, GMNI Bandung telah banyak menggelar aksi dengan Cipayung plus Kota Bandung terkait transparansi penggunaan APBD yang janggal namun tak ada tanggapan dari pihak Pemkot.
Baca Juga: Ungkapan Hati Ridwan Kamil Saat Tahu Yana Mulyana Kena OTT KPK
“Kami sudah berkali-kali melayangkan surat dan aksi terkait tranparansi penggunaan APBD yang janggal namun tak ada tanggapan, hingga akhirnya semua terbukti bahwa ada KKN di tubuh Pemkot," terangnya.
Ia berharap atas kejadian ini Pemkot Bandung melakukan evaluasi internal dan membenahi struktur agar mampu bekerja lebih baik lagi untuk rakyat.
Senada, Aktivis Bandung, Regin Wiragana mendorong KPK untuk melakukan penelusuran menyeluruh terkait dugaan-dugaan kasus korupsi di Bandung dan Jawa Barat.
Baca Juga: Syok Yana Mulyana Kena OTT KPK, Ema Sumarna: Saya Mencoba Menguatkan Mental
Regin menilai, beberapa proyek baik yang menggunakan dana APBD atau CSR di wilayah Bandung masih terkesan mengedepankan keindahan semata, bukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Berangkat dari bentuk materiil yang ada dengan menggunakan anggaran APBD juga dana CSR seperti pengadaan bollard, Teras Cihampelas, mesin parkir, monumen Covid-19, Masjid Al Jabbar, juga kasus sekarang Bandung Smart City yang kami anggap bahwa ini merupakan kebijakan yang kurang pas, karena terpacu dalam keinginan untuk keindaahan semata di tengah-tengah miskinan semakin meningkat," kata Regin yang juga Korda GMNI Jabar.
Maka bagi dirinya, wajar jika berasumsi adanya potensi tindakan KKN dari proyek-proyek yang tentunya memerlukan anggaran.
"Besar harapan kami kepada KPK untuk benar-benar fokus memberantas tindakan yang membuat negara rugi," jelas Regin.***
