Network
PRFMNEWS - Merujuk keputusan terbaru dari pemerintah pusat, Kota Bandung masih masuk dalam daerah yang memberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
Meski masih masuk dalam PPKM Level 4, Wali Kota Bandung Oded M Danial kirim surat ke berbagai instansi terkait untuk memberikan keringanan beban masyarakat yang terdampak sosial ekonomi.
"Saya sudah bersurat kepada PLN, OJK dan BPJS. Kita terus berupaya agar ada keringanan dari lembaga terkait," ucap Oded usai menggelar rapat terbatas evaluasi PPKM Level 4 secara daring dari Pendopo Kota Bandung, Selasa, 3 Agustus 2021.
Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Asean dengan Raihan Medali Terbanyak di Olimpiade Tokyo 2020
Oded menyebutkan, dirinya mengirim surat itu dengan alasan penanganan kesehatan yang digulirkan pemerintah pusat masih cukup ketat. Sedangkan di sisi lainnya, perekonomian warga Kota Bandung semakin terpuruk.
Terdekat, Oded sudah meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna untuk mengkaji sejumlah kelonggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Di antaranya dalam rangka pembayaran sejumlah mata pajak.
"Karena kebijakan pusat masih tetap, dengan adanya aspirasi masyarakat, saya sudah minta Pak Sekda membahas disinsentif pajak. Karena di satu sisi kita harus taat kebijakan pusat tapi saya juga sangat empati kepada masyarakat," jelasnya.
Kemudian Oded sudah meminta agar koordinasi bersama pemerintah pusat dilaksanakan lebih intensif guna mengakselerasi pencairan beragam bantuan sosial. Mengingat kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung pun cukup terbatas.
Baca Juga: Kabar Baik! Kesembuhan Tinggi Membuat Kasus Aktif di Kabupaten Bandung Kembali Berkurang
"Dengan adanya bantuan sosial kemarin itu merupakan bukti kami sangat konsen pada persoalan Kota Bandung, khususnya warga miskin. Karena sekarang sudah diperpanjang lagi, ada bantuan pusat bisa segera dicairkan. Karena kita sudah mengeluarkan bantuan lebih dulu," terangnya.
Oded juga telah meminta agar dilakukan kajian pemberian bansos dari APBD Kota Bandung kembali. Kendati peluangnya cukup sulit.
Dia berharap ada anggaran yang bisa digeser, sekalipun torehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021 hingga akhir Juli masih di bawah 30 persen.
Baca Juga: Kesembuhan di Kota Bandung Kembali Tinggi, Kasus Aktif Berkurang Lagi
"Saya sudah bilang ke Pak Sekda untuk mengkaji refocusing lagi. Kalau memang bisa silahkan apapun demi masyarakat. Insyaallah Kota Bandung paling duluan konsen kepada masyarakat. Tapi memang itu harus dilaksanakan itu karena ada aturannya," imbuhnya.
Merespon arahan tersebut, Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna akan langsung membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (RKUPA). Sehingga bisa membidik peluang untuk menggeser anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
"Sekarang akan kita lakukan pembahasan RKUPA sebagai dasar RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di dalamnya ada peluang untuk refocusing," kata Ema.
Senada dengan Oded, terkait minimnya PAD Kota Bandung juga kembali ditegaskan oleh Ema. Bahkan mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung ini memprediksi PAD di tahun 2021 akan kembali kehilangan sebesar Rp1 triliun.
"Masalahnya adalah di saat melihat progres kinerja pendapatan Kota Bandung, kita bisa kembali berpotensi kehilangan Rp1 triliun. Kita harus rasionalisasi target anggaran DPA di OPD. Tapi di satu sisi kita harus fokus penanganan Covid-19 baik dimensi ekonomi ataupun sosial," katanya.***
