PRFMNEWS - Sejumlah perwakilan warga Gedebage mengadukan keluhan kemacetan yang setiap hari terjadi di kawasan Masjid Al Jabbar kepada DPRD Kota Bandung.
Aduan mereka itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya dan Anggota DPRD Kota Bandung Asep Sudrajat, serta Agus Andi Setyawan dalam audiensi di Ruang Rapat Paripurna, Kamis 13 Juli 2023.
Warga yang hadir diwakili unsur LPM, LKK, Forum RW, serta Forum Warga Kawasan Al Jabbar. Warga mengeluhkan serangkaian dampak yang timbul setelah dibukanya wisata Masjid Al Jabbar.
Baca Juga: Upaya Pemprov Jabar untuk Atasi Kepadatan di Akses Jalan Menuju Al Jabbar
Ketua LPM Cimincrang, Yusuf, mengatakan, warga mengeluhkan jalan yang sempit dan menjadi petaka lalu lintas saat mobil dan bus wisata dari luar kota berkunjung ke Al Jabbar.
“Lalu lintas dan parkir di sekitar kawasan Al Jabbar in dipadati pendatang yang berkunjung ke Masjid Al Jabbar. Kepadatan ditambah saat hari libur dan ketika Persib Bandung main di Stadion GBLA. Di sana sekarang semrawut. Kami semua terkurung oleh lalu lintas kendaraan yang begitu padat. Karena ini hanya jalan kampung, dibebankan armada yang bukan kelasnya. Kami mohon ada kajian ulang untuk permasalahan analisis dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas. Kami sebagai warga merasa terbebani. Aktifitas kami terganggu,” katanya dikutip dari laman resmi DPRD Kota Bandung.
Warga juga mempertanyakan adanya jalan pendamping rel kereta api yang diatur oleh gerbang berbayar. “Padahal secara fungsi tidak boleh menggunakan gerbang parkir. Jalan umum itu seharusnya bebas diakses warga,” ujarnya.
Baca Juga: Ema Sumarna Sarankan Kunjungan ke Al Jabbar Ditunda Sementara Saat Ada Persib
Iwan Setiawan, Ketua RW 8 di Kelurahan Cimincrang yang juga warga perumahan Griya Cempaka Arum menceritakan sulitnya berkegiatan di sekitar perumahan.
“Kami susah keluar rumah karena kemacetan, karena padatnya PKL. Walaupun Gubernur sudah memberikan tempat, PKL rasanya lebih nyaman berdagang di pinggir jalan.
Bahkan ada yang sakit ambulans pun susah untuk bersegera melintas. Hari biasa pun kemacetan itu ada. Berangkat sekolah dan bekerja pun terganggu. Kasihan anak-anak sekolah,” katanya.
Baca Juga: Para PKL Bandel di Sekitar Masjid Al Jabbar Diseret Satpol PP Kota Bandung ke Meja Hijau
Juru parkir area dalam Masjid Al Jabbar, Ahi menuturkan, warga biasanya meminta tarif parkir tidak dipatok, bayar seikhlasnya. Kini, warga yang biasa menawarkan jasa parkir terusik dengan hadirnya penataan parkir yang dikelola pihak ketiga, namun hanya menyerap 12 dari 173 warga petugas parkir yang selama ini mendapat rezeki.
Ketua Karang Taruna Kelurahan Cimincrang mengatakan, warga menyambut baik kehadiran Masjid Al Jabbar. Banyak warga yang bisa menawarkan jasa dan produknya di sekitar masjid dan bisa terbantu secara ekonomi dengan adanya Al Jabbar.
Oleh karena itu, mereka memohon kepada DPRD Kota Bandung untuk membantu nasib warga yang selama ini sudah rela menerima aktifitas pembangunan di sekitar rumah tinggal mereka.
“Kami mohon kepada Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, keberadaan kami saat ini sangat gelisah. Mulai dari awal pembangunan, dengan kebisingan, debu, kami bertahan, karena kami sangat mendukung pembangunan masjid ini. Setelah jadi, kami sangat gelisah dengan keputusan-keputusan pemerintah yang tidak banyak melibatkan warga sekitar,” ujarnya.
Seorang warga lainnya, Agus, berharap permasalahan ini mendapatkan titik temu. Sebab, selama ini tidak ada titik temu antara kewenangan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam menuntaskan masalah di Gedebage.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya berterima kasih atas kehadiran warga Cimincrang untuk beraudiensi. Ia menilai harus ada langkah yang ditindaklanjuti dari pertemuan itu. Yang pertama mengkoordinasikan kepada pihak Pemprov.
“Persoalan ini yakni pengelolaan parkir yang belum mengakomodir warga. Ekses dari keberadaan masjid terkait kemacetan, sentra ekonominya. Bagaimana kita memastikan dari apa yang saya tangkap warga mengharapkan saat ini ada dua lokasi berjualan yang mudah-mudahan bisa dipermanenkan. Usulan tambahan lain juga terkait sarana jalan layang rel kereta dan sebagainya. Insyaallah kami akan melanjutkan ini kepada Pemprov,” tutur Edwin.***