Banyak Monyet Turun ke Pemukiman Warga, Walhi Minta Pemerintah Kembali Perhatikan KBU

16 Juli 2020, 11:13 WIB
Kawanan monyet ekor panjang yang masuk ke pemukiman warga di Kampung Andir, Desa Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.** /Dokumentasi warga Lembang Yanti/ANTARA

PRFMNEWS - Kelompok monyet ekor panjang kerap memasuki pemukiman warga di Kampung Andir, Desa Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhir-akhir ini. Bahkan, ada monyet yang sampai tertabrak kendaraan hingga meninggal.

Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar Dedi Kurniawan mengatakan, jenis monyet ekor panjang ini memang biasanya bergerombol. Menurutnya, kelompok monyet ini turun ke pemukiman warga dikarenakan kondisi habitatnya mulai terganggung.

"Adanya monyet yang turun ke ke kawasan pemukiman warga, ini tentu ada hal yang harus kita perhatikan di mana ini habitatnya terganggu apakah oleh wisata atau dampak pembangunan infrastruktur," kata Dedi saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis 16 Juli 2020.

Baca Juga: Tim Pemburu Koruptor Diharapkan Jadi Wadah Sinergi Antar Lembaga Penanganan Korupsi

Kata Dedi, untuk mencari sebab monyet ini turun ke pemukiman warga ini harus melihat secara keseluruhan terkait masalah Kawasan Bandung Utara (KBU). Pasalnya, selain di Kampung Andir, Desa Gudangkahuripan, banyak juga dilaporkan monyet masuk ke pemukiman di beberapa wilayah di KBU.

Kini, kata Dedi, kondisi KBU cukup mengkhawatirkan. Oleh karena perlu ada tindakan tegas dan sinergitas antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat.

Menurutnya, persoalan monyet turun ke pemukiman ini harus juga turut memperhatikan kondisi sekitarnya.

Baca Juga: Polisi dan Dishub Buat Starting Grid di Beberapa Persimpangan di Bandung

"Yang harus kita batasi adalah pembangunan, yang kedua tata dulu yang sudah tidak seimbang ini agar seimbang sehingga kita nantinya akan lebih enak sinergtas dan menjalankan regulasi yang ada. Walaupun sekarang regulasi sudah ada, tapi kan kawasannya sudah rusak, jadi memang harus pemerintah daerah, provinsi dan pusat harus sinergi dalam moratorium pembangunan di kawasan Bandung Utara," jelasnya.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi

Tags

Terkini

Terpopuler