PRFMNEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyediakan sekira 30 ribu lebih paket pekerjaan senilai Rp3,4 triliun pada tahun 2022 ini. Paket pekerjaan tersebut terdiri dari pekerjaan yang melalui lelang terbuka maupun pengadaan langsung serta swakelola.
Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkot Bandung, Eyet Cahyat Sudrajat mengatakan, dari jumlah tersebut, sekira Rp1,9 triliun merupakan paket pekerjaan yang ditenderkan dan penunjukan langsung. Sedangkan yang dilakukan swakelola, sebesar Rp1,4 triliun.
"Ini semua satu bundel. Kami mencatat (untuk tender dan non tender) ada sekira 20 ribu 902 penyedia jasa. Untuk yang swakelola semua ada sembilan ribuan," jelas Eyet ditemui di kantornya, jalan Wastukancana no 2, Selasa 21 Juni 2022.
Baca Juga: Hadirkan Waterblue, Warga Cibiru Mudah Buat E-KTP dan KK Lewat Whatsapp
Eyet menambahkan, alokasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp3,4 triliun tersebut bersumber dari APBD kota Bandung dan dana yang di transfer dari pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus).
Hingga triwulan ke-dua tahun 2022 ini, dari total 104 paket pekerjaan yang di lelangkan, baru sekira 63 paket yang sudah selesai, sedang berjalan, maupun yang persiapan lelang.
"Progres tender (lelang) sampai dengan hari ini (21/6/2022) yang sudah selesai itu ada 22 paket, dengan nilai total kontraknya mencapai 22,887 miliar lebih. Ini (paket pekerjaan) 32 persennya pekerjaan infrastruktur," ungkap Eyet.
Baca Juga: Ini Kepala Dinas Baru di Kota Bandung yang Dirotasi
Sementara untuk yang tengah di lelang, Eyet mengatakan ada 11 paket pekerjaan, dengan nilai total HPS (Harga Penawaran Sendiri) mencapai Rp38,477 miliar lebih. Satu di antaranya, paket pekerjaan lanjutan pembangunan Rumah Deret Tamansari sebesar Rp21,3 miliar.
"Iya itu (rumah deret) termasuk didalamnya.Nilai pekerjaannya yang paling besar pada tahun ini.Finishing ya, kan ada dua tower yang belum selesai.Tapi silahkan teknisnya ke DPKP3," jelasnya.
Selanjutnya Eyet menjelaskan, paket pekerjaan yang tengah persiapan untuk lelang sebanyak 30 paket. Nilai total pekerjaan tersebut mencapai Rp54,561 miliar lebih. Dari total nilai paket pekerjaan tersebut, sebanyak 25 paket diantaranya diusulkan Dinas Pendidikan (Disdik) kota Bandung sebesar Rp46,361 miliar.
Baca Juga: Setelah 2 Tahun Vakum, Safari Budaya Akhirnya Kembali Digelar di 30 Kecamatan Kota Bandung
"Disdik paling besar.Itu untuk pembangunan RKB (ruang kelas baru).Nah, sekarang sedang di review untuk kemudian di lelangkan," kata Eyet.
Dana Daerah Mengendap di Bank
Di tempat yang sama, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkot Bandung, Rosyidi Santono menjelaskan, teguran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang ratusan triliun dana daerah yang mengendap di Bank menjadi perhatian serius Pemkot Bandung. Diakui Rosyidi, banyak hal yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi.
"Kami selalu mengantisipasi dengan menyampaikan kepada setiap Dinas,sesuai arahan pak Wali maupun pak Sekda, untuk segera melakukan pengajuan lelang. Tetapi lelang pun tidak mudah, karena banyak yang harus diperhatikan," kata Rosyidi.
Dia memperkirakan, dana yang mengendap di rekening bank tersebut boleh jadi karena banyak pekerjaan yang dilakukan pada triwulan akhir tahun anggaran. Karena proses lelang membutuhkan waktu yang lama, maka tidak menutup kemungkinan ada yang akhirnya gagal lelang dengan berbagai alasan.
Baca Juga: Peringatan HUT Bhayangkara ke 76, Polresta Bandung Adakan Kegiatan Bersepeda Gembira
"Terlebih lagi setiap daerah, seperti kota Bandung, ada perubahan SOTK sehingga berpengaruh pada lelang. Belum lagi, pencairan dana dari pusat itu harus memenuhi berbagai persyaratan sehingga butuh kehati hatian, saya kira mungkin itu salah satu penyebabnya," kata Rosyidi.
Berkenaan dengan hal tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, Rosyidi menyatakan pihaknya akan berupaya meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa. Terlebih lagi, Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memberikan perhatian serius tentang hal ini.
"Kami berterima kasih, pak Presiden dan ibu Menkeu memberikan perhatian serius tentang ini. Kami akan terus perbaiki," pungkas Rosyidi.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pemerintah daerah 'lelet' dalam hal realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar, sehingga dana daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 200 triliun di tahun 2022.
Ema berkilah, Pemkot Bandung sudah sesuai jadwal dalam hal belanja infrastruktur dasar.
"Di Kota Bandung masih dalam kondisi normal dan wajar, mungkin sudah mendekati angka 40 persen (penyerapan belanja barang jasa) atau sekitar itu. Kalau saya lihat, eksekusi penggunaan realisasi anggaran di masing-masing OPD masih sesuai jadwal yang direncanakan," ungkap Ema saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Senin 20 Juni 2022.
Ema menambahkan, Pemkot Bandung akan menggenjot belanja modal pengadaan barang, jasa dan infrastruktur di triwulan ketiga tahun 2022 sekitar bulan Juli, Agustus hingga September 2022.
Selain itu, Ema mengklaim serapan belanja infrastruktur di seluruh dinas-dinas yang nilainya lebih dari Rp 3 triliun dan sudah terserap sebanyak 40 persen sudah masuk dalam agenda prioritas tahun ini.
"Saya dorong di triwulan ketiga harus lebih maksimal, jangan sampai menumpuk di triwulan empat. Makanya dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui lelang kita optimalkan," pungkasnya.***