PRFMEWS – Terdapat 10% masyarakat Kota Bandung yang tak percaya dan sangat tak percaya akan informasi Covid-19. Sejumlah masyarakat itu pun mengaku tak khawatir akan Covid-19.
Hal itu mengemuka dari hasil survei Jaringan Survei Pemuda dan Pelajar (JSPP) bekerja sama dengan Bandung Kolaborasi.
JSPP melakukan survei dengan menerapkan metode multistage random sampling, mengambil 500 responden yang tersebar pada 30 kecamatan, mewawancarai secara langsung dengan memerhatikan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebanyak 91% respoden berusia produktif, 20-55 tahun. Tingkat margin of error survei 4,47%.
Baca Juga: Kehilangan Syekh Ali Jaber, Wagub: Sejumlah Visi Misi Keagaman Jabar Berasal Almarhum
Direktur JSPP Salman Ramdani memaparkan hasil survei tersebut di Warung Kopi Limarasa, Jalan Braga, Kamis 14 Januari 2021. JSPP menanyakan kepada responden akan tingkat kepuasan masyarakat pada setiap sektor.
Untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberantasan KKN di tengah pandemi, mayoritas responden berpandangan puas akan Pemkot Bandung. Akan tetapi, untuk sektor penanganan ekonomi-termasuk kemiskinan-, dan pengendalian harga pokok, kebanyakan responden tak puas.
Perihal tingkat kepercayaan masyarakat atas penyampaian informasi pemerintah ihwal pandemi Covid-19. Sebanyak 88,6 responden mengaku percaya,dan sangat percaya. Sebanyak 91,4% responden yakin Pemerintah Kota Bandung dapat mengatasi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kenang Syekh Ali Jaber, Ridwan Kamil Ungkap Pelajaran yang Diambil dari Almarhum
Pemerintah memulai vaksinasi anticovid-19. Instrumen tingkat kepercayaan responden akan vaksin anticovid-19 termasuk dalam bagian survei.
"Hasilnya menunjukkan, 72% responden setuju vaksinasi, 15% masih tak setuju, dan 13% tak memberikan jawaban," tutur Salman.
Kendati kebanyakan responden percaya dan yakin akan vaksinasi, Salman menyampaikan, hanya 46% yang percaya hal itu (vaksin) menjadi jawaban atas penanganan Covid-19. Sebanyak 35% lainnya mengaku ragu, 10% tak percaya, 9% tak menjawab.
Baca Juga: RSKIA Minta Peserta Vaksinasi yang Rasakan Efek Setelah Disuntik untuk Datang Kembali Secepatnya
Hanya 53% responden yang setuju akan vaksin berikut vaksinasi, ucap Salman, menyatakan kesediaan-mengikuti vaksinasi. Sebanyak 41% responden tak bersedia dengan berbagai alasan, paling banyak karena takut.
Berdasarkan hasil survei, secara umum (90%) masyarakat Kota Bandung yakin 3M dapat mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi, hal itu kurang sejalan dengan penerapannya. Hanya 63% yang mengaku selalu mengenakan masker, 40% selalu menjaga jarak, 58% tak pernah dan jarang berada di tengah kerumunan.
Untuk kebiasaan mencuci tangan, sebanyak 67% yang mengaku terus melakukan langkah tersebut. Pendapat responden perihal kebijakan Pemkot Bandung dalam penanganan pandemi Covid-19, kebanyakan tak setuju pengetatan kembali aktivitas ekonomi.
Baca Juga: Risa Saraswati Ungkap Covid-19 Jauh Lebih Mengerikan Ketimbang Hantu
"Kebanyakan responden pun tak setuju akan kebijakan melanjutkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," ucap Salman.
Salman memaparkan, pendapat responden perihal bantuan sosial, sebanyak 59% mengaku beroleh manfaat, 39% lainnya menyatakan kurang bermanfaat, dan 2% tak menjawab.
"Sebanyak 55% responden menginginkan bantuan sosial berupa uang tunai," ucap Salman.
Baca Juga: Ini Kenangan Sang Mertua Saat Bersama Syekh Ali Jaber
JSPP merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Bandung agar terus berupaya menyampaikan sosialisasi beserta edukasi, mengingat masih ada 10% responden tak percaya akan keberadaan Covid-19. Rekomendasi lain JSPP, pemerintah perlu memprioritaskan progam untuk mengentaskan persoalan ekonomi-termasuk kemiskinan-, pengangguran, pengendalian kebutuhan harga pokok.
Salman menyebutkan, pihaknya mengadakan survei sebagai bentuk partisipasi bagi pemerintah. Pihaknya berharap, hasil survei dapat menjadi bagian evaluasi tiap-tiap pemangku kepentingan, terutama ihwal penanganan pandemi Covid-19.
"Pemerintah perlu mengetahui ada persoalan. Penting untuk segera disikapi. Semoga, hasil survei menjadi bagian pertimbangan langkah pemerintah saat hendak mengambil kebijakan mendatang," tutur Salman.***