Network
“Masalah PJJ bukan cuma kuota. Kita semua tahu ada anak yang tidak punya gawai. Jadi kalau tidak punya gawai dikasih kuota sama aja bohong ada juga daerah yang tidak ada akses internet,” ungkap Indra.
Baca Juga: Kemenag Sebut Keberangkatan Umrah Indonesia Masih Tunggu Izin Arab Saudi
Karenanya ia meminta pemerintah untuk melakukan kajian ulang terkait PJJ secara umum. Pasalnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidaklah sedikit.
“Harusnya bisa dikaji lagi, apalagi uang rakyat yang dipakai kan tidak sedikit, ada 7,3 triliun. Kalau dikasihnya kuota kan masalah. Tidak tepat sasaran. Ibarat rumah sakit, orang sakit macem-macem, tapi semuanya dikasih paracetamol,” tandasnya.***
