Network
PRFMNEWS - Debat perdana Calon Presiden (capres) 2024 telah terlaksana di pelataran kantor KPU, Jakarta pada Selasa, 12 Desember 2023 yang disiarkan langsung di beberapa televisi nasional dan live streaming melalui akun YouTube resmi KPU.
Dalam debat itu, para capres lebih banyak menyoroti isu Ibu Kota Nusantara (IKN), pelanggaran HAM berat, dugaan intervensi Mahkamah Konstitusi, dan pemberantasan korupsi.
Debat pertama dari ketiga capres yakni Anies Baswedan nomor urut 1, Prabowo Subianto nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo nomor urut 3 mencakup tema tentang Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Jabar Naik, Dinkes Terbitkan Edaran Agar RS Siapkan Ruang Isolasi
Dari tema yang menjadi dasar dari debat dalam enam segmen yang dimulai sejak pukul 19.00 WIB tersebut, topik tentang pemberantasan korupsi jadi salah satu yang menjadi sorotan oleh publik.
Dimulai dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan ada empat hal yang harus dilakukan dalam memberantas korupsi, di antaranya adalah koruptor harus dijerakan dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan pemiskinan, UU KPK harus direvisi agar menjadi kuat kembali, memberikan imbalan kepada orang-orang yang membantu melaporkan kasus korupsi, dan meninggikan standar etik pemimpin KPK.
Calon Presiden (Capres) koalisi perubahan, nomor urut 1 Anies Baswedan juga menegaskan sikapnya terkait mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut, Undang-Undang (UU) IKN tidak melewati proses hukum yang lengkap.
Hal itu dikatakan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pada saat menjawab pertanyaan 'panas' dari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat Debat Presiden putaran pertama, tadi malam.
Baca Juga: Keseruan Puncak Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show, JKT48 dan Deretan Artis Lain Tampil Memukau
Anies memberi sinyal penolakan terhadap IKN. Menurutnya, jika ada masalah di Jakarta, harus diselesaikan, bukan malah ditinggalkan.
Sehingga, lanjut Anies apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu seakan mencerminkan penguasa lebih tinggi dari hukum.
Sebab, negara hukum menurutnya menjamin adanya ruang yang diberikan kepada publik, untuk membahas sebuah peraturan sebelum adanya penetapan keputusan.
“Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, dimana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro kontra,” ucapnya.
Lebih lanjut, Anies juga menyenggol terkait dengan urgensi anggaran yang digunakan dalam pembangunan IKN, seharusnya perlu melihat hal-hal lainnya. Ia mencontohkan, sebelum membangun istana perlu melihat hal hal yang diperlukan dan dibutuhkan oleh rakyat.
Setelah mendengar jawaban Anies, Ganjar kembali menegaskan, "Apakah boleh saya simpulkan, Mas Anies dalam posisi oposisi, menolak IKN dilanjutkan?"
Baca Juga: Jokowi Blak-blakan Jawab Isu Gabung ke PAN dan Tinggalkan PDIP, Begini Katanya
Anies menjawab pertanyaan itu dengan menyatakan bahwa IKN merupakan produk hukum yang tak melalui proses dialog publik lengkap.
"Ketika sudah jadi undang-undang, siapa pun yang kritis, dianggap oposisi. Siapa pun yang pro, dianggap pro-pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses dialog publik yang komprehensif," tuturnya.
Lebih lanjut, Anies juga menyenggol terkait dengan urgensi anggaran yang digunakan dalam pembangunan IKN, seharusnya perlu melihat hal-hal lainnya.
Ia mencontohkan, sebelum membangun istana perlu melihat hal hal yang diperlukan dan dibutuhkan oleh rakyat.
“Hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk Presiden. Di mana rasa keadilan kita?,” imbuhnya.***
