Network
PRFMNEWS – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah merancang jadwal seleksi CASN atau CPNS diubah menjadi tiga bulan sekali dalam satu tahun. Di mana sebelumnya, proses rekrutmen CASN dilakukan hanya satu atau dua tahun sekali.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan alasan seleksi CPNS direncanakan digelar 3 bulan sekali dalam setahun mengacu pada tujuh agenda reformasi dan transformasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Terkait mekanisme rekrutmen CASN menjadi tiga bulan sekali dalam 1 tahun, ujar Menpan RB, pihaknya akan segera menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur proses seleksi dengan siklus jarak waktu yang menjadi lebih singkat dari sebelumnya.
Baca Juga: Peserta Tes SKD CPNS 2023 di Jatim Ketahuan Bawa Jimat Berbentuk Bunga Kantil hingga Garam
“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, jadi ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan, karena tiap tiga bulan akan ada rekrutmen ASN,” ungkap Anas, dikutip prfmnews.id dari ANTARA pada Selasa, 5 Desember 2023.
Anas memaparkan, penyelenggaraan seleksi CPNS menjadi lebih sering ini bertujuan agar suatu instansi tidak lagi merekrut pegawai honorer untuk mengisi kekosongan posisi akibat ada pegawai yang pensiun.
Selama ini, siklus seleksi CASN yang berlaku membuat instansi menunggu cukup lama untuk mengisi kekosongan posisi pegawai yang pensiun, sedangkan kebutuhannya bisa saja mendesak. Akibatnya, instansi tersebut merekrut tenaga honorer.
“Jadi dari sekarang bisa didaftar siapa yang pensiun, kita akan rekrut tiga bulan sekali, kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian/lembaga, sehingga yang kosong tidak diisi honorer tapi langsung ASN,” ujar Anas.
Baca Juga: Simak Cara Membeli dan Membubuhkan Meterai Elektronik untuk Seleksi CPNS dan PPPK 2023
Meski perekrutan akan terhitung lebih rutin dan merujuk data pegawai yang pensiun di suatu instansi, Anas memastikan jumlah ASN yang diterima tidak langsung sebanding atau disamakan dengan total pensiunan.
Ia mencontohkan, di tubuh Kemenkeu jika terdapat 600 orang yang pensiun, maka hanya 200 orang ASN yang diterima karena tenaga teknis akan dirampingkan dengan digitalisasi.
Ini juga menjadi upaya Kementerian PANRB menata tenaga non-ASN atau honorer karena mengacu pada UU ASN terbaru tersebut, tenaga honorer akan dihapus paling lambat Desember 2024. Instansi pemerintah baik pusat atau daerah pun tidak boleh lagi merekrut tenaga non-ASN.
Selain itu, Anas akan mengefisienkan struktur lewat perampingan eselon dua, dengan mengurangi sekitar 1.200 tenaga atau menghemat biaya birokrasi sampai Rp8 triliun.
Mulai 2024 nanti, Kemenpan RB berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital yang menyasar lulusan baru, di mana mereka akan fokus menangani digitalisasi birokrasi, namun terbatas pada posisi yang pertumbuhannya positif bukan tenaga teknis.
Baca Juga: Stafano Beltrame Debut, Bojan Hodak: Dia Terlihat Memiliki Kualitas Tapi Masih Harus Adaptasi
“Kita sudah petakan mana yang positif growth mana zero growth. Ada banyak formasi usulan kepala daerah tidak disetujui karena yang diminta perawat tapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas. Jadi yang masih positif tenaga guru, dosen, sektor kesehatan, yang tidak boleh nambah tenaga teknis fungsional, begitu juga teknis pelaksana karena sebagian diganti digital,” jelas Anas.
Berkaca dari UU terbaru maka akan banyak terobosan, termasuk kesempatan ASN untuk lebih lincah, seperti misalnya seseorang dapat menempati jabatan kepala dinas dengan mengikuti job training di BUMN terbaik dalam waktu tertentu sehingga tidak melulu mengikuti diklat.
“Jadi rekrutmen ASN 2024 nanti kita akan konsultasi dulu dengan bapak presiden, tapi bulan kemarin kami telah menyampaikan bahwa ada banyak fresh graduate yang bisa mengisi posisi-posisi dalam rangka percepatan transformasi birokrasi salah satunya adalah talenta-talenta digital, dan akuntan,” tutur Anas.***
