Network
PRFMNEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemerintah akan melanjutkan periode penyaluran bantuan sosial (bansos) kategori pangan hingga Juni 2024. Hal tersebut diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 6 November 2023.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, selain beras, Presiden Jokowi juga menyetujui pembagian bantuan pangan untuk mencegah stunting.
Bantuan pangan berupa beras tersebut, kata Menko Airlangga, akan diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulan.
Baca Juga: Selain Bansos Beras, Jokowi Akan Bagikan BLT El Nino Rp400 Ribu untuk 2 Bulan
“Tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024 di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni,” ujar Airlangga usai mengikuti ratas.
Sementara untuk bantuan stunting, imbuh Airlangga, ditujukan untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting (KRS). Data KRS ini berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuarternya, jadi totalnya sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan,” jelas dia.
Airlangga pun menyampaikan realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2023 di mana pada September telah tersalur sebesar 94,95 persen dan Oktober 94,89 persen. Sedangkan pada November hingga tanggal 5, realisasi penyaluran mencapai 18,45 persen.
Baca Juga: Bantu Turunkan Angka Stunting di Kota Bandung, Pemkot Jalankan Program BUAS
“Penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen, dan di bulan Oktober 94,89 persen, November di 18,45 persen, dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan ton, demikian pula di bulan Oktober,” tuturnya.
Terkait ketersediaan stok beras nasional, Airlangga mengatakan, hingga 2 November 2023 stok beras di Bulog mencapai 1,44 juta ton. Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun.
Airlangga menyebut tambahan anggaran tersebut untuk Bulog tersebut terdiri dari penyaluran tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp2,8 triliun.
“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” paparnya.
Sedangkan terkait insentif yang akan diberikan, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung bea masuk beras dengan tarif spesifik sebesar Rp450 per kilogram. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) tersebut nantinya akan diberikan oleh Kementerian Keuangan.
“Nanti Badan Pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” sebut dia.***
