Network
PRFMNEWS - Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Muhaimin Iskandar menilai, koalisasi Partai Politik yang melibatkan PKB biasanya menjadi pemenang Pemilu.
Menurut Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin tersebut, Partai Politik manapun yang berkoalisi dengan PKB selalu berhasil unggul dalam pesta demokrasi lima tahunan.
"Pak Huda sudah bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ bisanya menjadi pemenang pemilu,” kata dia saat ditemui awam media di acara Halaqoh para ajengan dan habaib di Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat 15 September 2023.
Baca Juga: 3 Pemain Persib Diragukan Tampil Lawan Persikabo 1973 Besok
Hal itu pun menumbuhkan keyakinan kuat bagi Cak Imin, serta menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh kekuatan. Termasuk juga keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU).
"Seluruh jaringan keluarga Ahlussunah Waljamaah, keluarga besar jaringan keluarga besar umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan, yang dipimpin Partai Kebangkitan Bangsa," ujar Cak Imin.
Cak Imin merincikan, kesuksesan 10 tahun PKB bersama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan 10 tahun bersama pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Pemkot Bandung Ajukan Perubahan APBD Tahun 2023 dan 2024
“20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan kedepan. Amin ya rabbal alamin,” ujarnya.
Sebelumnya, Cak Imin menanggapi pernyataan Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda yang mengumbar janji Bahan Bakar Minyak (BBM) gratis bila pasangan Anies Baswedan-Cak Imin menang Pilpres 2024.
Bacawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut mengatakan ada kesalahpahaman terkait pernyataan Syaiful Huda.
Baca Juga: Streaming Sarwendah Sepi Penonton Saat Jualan di TikTok Live, Berujung Ngamuk karena Kecewa
"Oh iya itu disalahpahami ya, subsidi transportasi tidak boleh dihentikan terutama akses kepada pekerjaan," ucapnya.
Subsidi tersebut, menurut Cak Imin, diperuntukkan kepada rakyat yang bekerja di level bawah dan tidak mendapatkan transportasi publik memadai.
"Rakyat yang bekerja di level paling bawah, tidak bisa keluar rumah dan tidak mendapatkan transportasi publik yang memadai bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus jadi bukan 0 rupiah ndak mungkin," ujarnya.***
