Network
PRFMNEWS - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya akan mengawasi dengan ketat program bantuan subsidi kuota internet untuk sekolah dan perguruan tinggi. Jangan sampai kata dia, program tersebut salah sasaran.
Diketahui, Kemendikbud akan memberikan subsidi kuota kepada siswa, mahasiswa, guru, hingga dosen selama September hingga Desember 2020.
Baca Juga: Bau Mulut Menganggu dan Bikin Malu? Berikut Cara Mengatasinya
Rinciannya, setiap siswa akan mendapat 35 GB per bulan, kemudian guru akan mendapat kuota 42 GB per bulan. Sementara dosen dan mahasiswa akan mendapat kuota 50 GB per bulan.
Menurut Hetifah, saat ini sekolah diminta untuk mengumpulkan data nomor hp siswa dan guru melalui Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Dia berharap, tidak ada kejadian salah input data, yang bisa membuat subsidi kuota tidak tepat sasaran.
"Sekolah sedang diminta untuk mengumpulkan data nomor telepon siswa dan guru melalui Dapodik, nanti akan diisi pulsa secara otomatis. Tapi jangan sampai data tidak lengkap, jangan sampai ada nomor telepon tapi bukan punya siswa, atau hal lain. Kami akan tetap awasi dalam pelaksanaannya," kata Hetifah saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Minggu 30 Agustus 2020.
Baca Juga: Tegas! Jenderal Andika Pidana dan Pecat Prajurit TNI AD yang Terlibat Penyerangan Polsek Ciracas
Dia mengatakan, bantuan subsidi kuota internet bagi sekolah dan perguruan tinggi adalah solusi jangka pendek mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Pasalnya kendala PJJ bukan hanya terkait beban pulsa, tapi juga sarana seperti gawai, dan infrastuktur jaringan internet.
"Untuk jangka pendek, mengatasi masalah ini banyak inisiatif yang dilakukan secara lokal. Misal di Balikpapan dinasnya mendata setiap sekolah, siapa saja murid yang benar-benar karena kondisi ekonomi belum punya gawai, jumlah dan nama anak jelas didata," katanya.
Baca Juga: Update 30 Agustus: Nagreg Nihil, Baleendah Terbanyak Kasus Corona di Kabupaten Bandung
Untuk solusi jangka menengah, dia mendorong pemerintah melakukan pengadaan gawai atau laptop produksi dalam negeri pada tahun 2021 yang harganya bisa lebih terjangkau.
"Untuk 2021 anggaran kita lebih leluasa, proses pengadaan masih bisa direncanakan. Kita dorong upaya memproduksi gawai atau laptop dalam negeri yang harganya lebih terjangkau," katanya.***
