Network
PRFMNEWS – Kualitas udara di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dalam sepekan terakhir sangat buruk yang semakin berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan sejumlah upaya guna mengatasi masalah kualitas udara buruk di Jabodetabek saat saat memimpin rapat terbatas (ratas), Senin 14 Agustus 2023.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan telah memiliki strategi untuk memperbaiki kualitas udara buruk di Jabodetabek.
Strategi untuk meningkatkan kembali kualitas udara yang belakangan memburuk di Jabodetabek dari Menteri LHK, Menhub, dan PJ Gubernur DKI Jakarta ini terbagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai arahan dari Presiden Jokowi.
“Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan,” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya.
Intervensi tersebut, kata Siti Nurbaya, antara lain dengan memberlakukan kebijakan Euro 5 dan 6, menambah ruang terbuka hijau (RTH), hingga menerapkan kembali kerja dari rumah atau work from home (WFH).
“Pada jangka menengah, mengurangi kendaraan fosil. Kita sudah punya MRT, LRT, kereta cepat dan juga agenda elektrifikasi. Pada jangka panjang, tentu saja juga sudah kita awali yaitu mitigasi dan adaptasi iklim dengan pengawasan yang ketat di Jabodetabek,” ujar Siti.
Sementara Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan, pihaknya akan memperketat pelaksanaan uji emisi kendaraan. Terkait utilitas kendaraan, pemerintah mempertimbangkan untuk membuat kebijakan empat penumpang dalam satu mobil atau four in one.
Baca Juga: KLHK Sebut Fenomena Ngarai Jalan Mempengaruhi Kualitas Udara
“Jadi katakanlah dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun,” ucap Budi.
Selain itu, imbuh Budi, pihaknya juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sekaligus meminta PLN untuk memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
“Saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV ya, dari motor, dari mobil, bersamaan dengan yang lain,” tutur Budi.
Selanjutnya strategi dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyatakan akan kembali memberlakukan kebijakan WFH bagi para pegawainya.
“Artinya, work from home itu 50 persen:50 persen, atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan, tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home,” jelas Heru.
Baca Juga: Termasuk WFH, Ini 4 Arahan Jokowi untuk Upaya Perbaikan Kualitas Udara Jabodetabek yang Buruk
Heru menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali memperketat izin pembangunan dan mengusulkan penggunaan Pertamax Turbo bagi kendaraan berkapasitas 2.400 cc.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemprov DKI juga akan memperketat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor.
“Aturannya sudah ada, nanti kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan kerja sama dengan Polda Metro Jaya, dan tentunya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan,” terang Heru.***
