Network
PRFMNEWS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas buka suara soal penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding.
Anas juga menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena anggaran tersebut digunakan untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas dikutip dari ANTARA.
Dalam kesempatan itu Anas juga sebut ada program pengentasan kemiskinan belum sejalan dengan tujuan.
Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan yang belum selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan, sehingga dibutuhkan studi lanjutan.
Dalam rapat bersama kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu, Anas memaparkan bahwa logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Menurutnya bila tujuan akhir adalah pengentasan kemiskinan, maka program yang harus didukung adalah peningkatan daya beli warga, sehingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.
“Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,“ ucap Anas.
