Network
PRFMNEWS - Fraksi PKS walk out dari ruangan di tengah Rapat Paripurna DPR sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM subsidi dan non subsidi.
Walk out atau keluar dari ruangan dilakukan seluruh anggota DPR dari Fraksi PKS sesaat sebelum Menkeu Sri Mulyani akan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 6 September 2022.
Sejumlah kertas bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM dibentangkan para anggota fraksi PKS seraya walk out dari ruangan DPR.
Baca Juga: Kawat Berduri Telah Dipasang di Depan Gedung DPR Jelang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
Netty Prasetyani selaku salah satu anggota fraksi PKS DPR RI menyampaikan kekhawatirannya kenaikan harga BBM yang berpotensi memicu gelombang PHK besar-besaran di sektor industri.
"BBM adalah kebutuhan dasar dunia industri. Jika harganya naik maka beban operasional perusahaan juga naik. Otomatis produk yang dihasilkan harganya bertambah mahal," ungkap Netty.
Menurutnya, daya beli masyarakat tengah melemah akibat kenaikan harga BBM. Parahnya, jika daya beli rendah tapi biaya operasional tinggi, maka jalan pintas perusahaan adalah PHK untuk mengurangi beban.
Baca Juga: Anggota DPR Akui Kapolri Telah Lakukan Penegakan Hukum Sesuai Kode Etik
Dampak kenaikan BBM ini tidak hanya menyasar perusahaan-perusahaan besar, tapi juga para pelaku UMKM.
"Sekarang banyak pelaku UMKM yang menghadapi dilema. Mau menaikkan harga, nanti pembeli lari. Mau tetap di harga yang sama, tidak menutup pengeluaran. Bukan tidak mungkin jika nanti banyak UMKM yang gulung tikar," papar Netty.
Selain soal PHK, Netty juga menyoroti aspek kesejahteraan pekerja saat menghadapi kenaikan harga BBM.
Baca Juga: BLT BBM 2022 Sasar 69 Ribu KPM di Kota Bandung, Dinsos: Proses Pencarian Sedang Berjalan
"Ketika barang-barang di pasaran naik, tapi tidak diikuti dengan naiknya upah, maka yang terganggu adalah kesejahteraan keluarga di Indonesia. Biaya rumah tangga termasuk untuk belanja asupan keluarga mesti terganggu. Apalagi penghitungan UMK untuk 2023 nanti akan menggunakan formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2022, di mana tidak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan upah buruh," kata Netty.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah memikirkan skema penanganan imbas kenaikan BBM dengan sungguh-sungguh, jangan hanya meminta rakyat bersabar dan tidak mengeluh.***
