Network
Ganjar mengatakan, dimulai dari sini nantinya akan muncul permintaan yang membebani masyarakat dalam hal ini orangtua. Mulai dari soal pembangunan rumah ibadah, hingga perbaikan fasilitas seperti ruang kelas.
“Katanya ini akan jadi legacy kepala sekolahnya lah. Akhirnya ini membebani masyarakat, membebani rakyat,” ujar Ganjar.
Untuk mencegah pungli yang dilakukan sekolah dengan dalih perbaikan, Ganjar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng agar memetakan jumlah gedung dan bangunan sekolah di Jateng yang rusak. Serta menghitung anggaran yang tersedia untuk dialokasikan.
Ganjar tidak melarang penarikan iuran dari wali murid yang dilakukan sekolah. Tapi pelaksanaannya, kata Ganjar harus dilakukan secara tepat, adil, dan terbuka. Pelibatan komite dan orangtua wajib dilakukan.
“Harus tandatangan satu per satu bahwa dia setuju dengan keputusan itu. Jika ya silakan jalan, jika tidak ya nggak boleh jalan dan ketika ada yang tidak mampu tidak boleh dipaksa,” tegas Ganjar.
Baca Juga: Flyover Kopo Mulai Dibuka untuk Ujicoba, ini Jadwalnya
Cara ini selalu diingatkan Ganjar kepada tiap guru yang ditemuinya. Meski begitu, Ganjar masih menemui kasus guru atau kepala sekolah yang nekat dan melakukan pungli.
“Maka dengan terpaksa kemarin saya harus nyemprit beberapa kepala sekolah. Ini peringatan keras,” kata Ganjar.
Ganjar menegaskan, orientasi guru di sekolah adalah mendidik siswa agar berintegritas tinggi. Guru harus memulai budaya antikorupsi dari diri sendiri.
