Hadapi New Normal, Pemerintah Harus Gencarkan Edukasi dan Sosialisasi Agar Tak Ambigu di Masyarakat

- 27 Mei 2020, 14:36 WIB
Bobotoh membersihkan tangannya dengan hand sanitizer yang disediakan di sejumlah titik di stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung jelang pertandingan Persib vs PSS Sleman, Minggu (15/3/2020)
Bobotoh membersihkan tangannya dengan hand sanitizer yang disediakan di sejumlah titik di stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung jelang pertandingan Persib vs PSS Sleman, Minggu (15/3/2020) /Persib

BANDUNG,(PRFM) - Dalam beberapa waktu terakhir presiden Joko Widodo menggaungkan jika Indonesia akan menghadapi 'New Normal' di tengah pandemi covid-19 yang belum berakhir di Indonesia. Terkait 'New Normal' ini menjadi sebuah hal pro kontra di masyarakat.

Pengamat Sistem Manajemen dan Kebijakan Publik, Okrti Mohammad Firdaus menjelaskan jika istilah 'New Normal' ini bukanlah hal yang baru. Saat dunia mengalami masa krisis beberapa waktu lalu pun istilah 'New Normal' menggaung.

"Hanya bedanya kalau dulu mungkin tahun 2007 - 2008 'New Normal' karena kondisi atau dampak dari krisis ekonomi. Kalau sekarang tak hanya ekonomi tapi juga kesehatan dan hal-hal yang lain," kata Oktri saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Rabu (27/5/2020).

Baca Juga: 7 ASN Pemkab Bandung Reaktif Rapid Test COVID-19

Di tengah pandemi covid-19 saat menghadapi 'New Normal' ada hal yang sangat harus diperhatikan. Menurut Oktri, hal yang paling penting tersebut adalah terkait protokol kesehatan.

Dijelaskannya, di 'New Normal' yang akan datang ini, orang harus terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan lainnya yang ditetapkan sebagai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kalau saya bilang 'New Normal' ini menjadi restart atau memulai baru lagi dengan beberapa aturan dan hal yang dulunya dianggap lumrah dan wajar jadi sesuatu yang harus diatur secara ketat atau malah mungkin jadi sesuai yang dilarang kalau kita bicara 'New Normal' berkaitan dengan covid-19 ini," jelasnya.

Baca Juga: Dikabarkan Meninggal, Mamah Dedeh: Alhamdulillah Saya Sehat

Terkait aturan atau standar operasional prosedur (SOP) di 'New Normal' harus berbentuk kebijakan pemerintah yang menyeluruh di semua bidang. Jangan sampai kebijakan-kebijakan terkait SOP 'New Normal' ini mejadi ambigu di masyarakat.

Halaman:

Editor: Rifki Abdul Fahmi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x