Network
BANDUNG,(PRFM) - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie turut menanggapi rencana pemerintah yang bakal kembali membuka sejumlah mal di DKI Jakarta mulai Jumat, 5 Juni mendatang.
Alvin mempertanyakan urgensi dibuka kembalinya mal. Menurutnya langkah tersebut tergesa-gesa, sebab saat ini kurva penyebaran pandemi COVID-19 di ibu kota belum melandai.
"Saya harap ini (pembukaan mal) dipertimbangkan lagi, urgensinya apa mal dibuka? Toh selama ini mal tidak buka, tapi supermarket dan rumah makan di dalamnya masih boleh buka," kata Alvin saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa (26/5/2020) malam.
Baca Juga: Abdel Sebut Sudah Keempat Kalinya Mamah Dedeh Diberitakan Meninggal
Alvin menilai rencana membuka kembali mal kurang realistis. Ia mengatakan, terlalu berisiko jika rencana tersebut dilakukan. Meskipun ia paham bahwa pemerintah tengah dilema.
"Ini kan berbahaya, saya paham bahwa pemerintah menghadapi dilema, ekonomi perlu berputar, tapi jangan lupa bahwa kalau tergesa-gesa seperti ini, dan mal dibuka, khawatir ini apabila mal dibuka beberapa hari pertama masih disipilin, setelah satu pekan tidak disiplin. Nanti akan terjadi kluster baru, dan kalau positif COVID terus naik, ujung-ujungnya akan diberlakukan PSBB lagi dan akan makin sulit dan makin lama (Corona)," kata dia.
Dikatakannya, banyak opsi yang bisa diambil untuk pemulihan perekonomian selain membuka mal. Contohnya, membuka sektor industri, dan memberikan insentif bagi pelaku UMKM.
"Itulah yang saya pertanyakan kenapa harus mal? Apakah tidak ada cara lain? Toh sekarang orang ke mal bukan untuk belanja, tapi hanya untuk senang-senang, belanja lebih banyak online, ke mal untuk makan dan ketemu temen. Ini (urgensi pembukaan mal) saya pertanyakan?," katanya.
Baca Juga: Emil: Pemerintah Tidak Melakukan Relaksasi, Tapi Adaptasi ke Normal Baru
"Kalau memang roda ekonomi akan digulirkan, berilah suport kepada yang selama ini sudah patuh, masyarakat yang sudah patuh diberi insentif, pengusaha yang online, makanan delivery beri insentif. Perputaran uang lebih besar di perindustiran daripada di perdagangan, di mal. Lalu pengusaha UMKM ditata lagi aja, supaya pasar lebih hidup tapi tetap memenuhi standar kesehatan," katanya.***
