Network
PRFMNEWS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung bergerak cepat turun ke daerah yang tercatat memiliki realisasi APBD yang rendah untuk penanganan Covid-19.
Selain memberikan arahan, Mendagri Tito Karnavian juga memanfaatkan momentum kunjungan kerjanya untuk mengecek penyaluran bantuan sosial atau bansos.
“Hari ini, Jumat 23 Juli 2021, Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan.
Mendagri Tito Karnavian mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 23 Juli 2021.
Baca Juga: Cara Sederhana Maudy Ayunda Usir Rasa Malas
Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisiasi anggaran yang relatif rendah.
Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59 persen dan realisasi belanjanya sebesar 30,62 persen.
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9 persen, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0 persen; Dukungan vaksinasi 1,16 persen; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0 persen; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0 persen; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06 persen.
Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp 49.013.377.000, namun belum terealisasi atau realisasi 0 persen, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp50.000.000.000 sudah terealisasi Rp36.108.676.901 atau 72,22 persen.
Baca Juga: Dinkes Ungkap Penyebab Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat Masih Rendah
Usai kunjungannya ke Kabupaten Bekasi, pada hari yang sama, Mendagri Tito Karnavian langsung bertolak ke Kota Depok, Jawa Barat.
Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok juga tercatat memiliki realisasi yang masih rendah.
Kota Depok memiliki realisasi pendapatan sebesar 48,63 persen dan realisasi belanja sebesar 28,12 persen.
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53 persen, dengan rincian: penanganan Covid-19 35,76 persen; Dukungan vaksinasi 7,92 persen; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 50,55 persen; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 100 persen; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37 persen.
Baca Juga: 21 Daerah di Jabar Termasuk Bandung Raya Zona Merah, Update Data Terkini Penyebaran Covid-19
Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp90.123.689.040 namun baru teralisiasi Rp2.674.366.500 atau 2,97 persen. Sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp92.108.640.000 baru terealisasi 19.054.114.013 atau 20,69 persen.
“Kegiatan ini Insyaallah terus dilakukan, untuk memastikan APBD untuk penanganan Covid-19 terealisasi dengan baik, rencananya Senin 26 Juli 2021, Bapak Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,” ungkap Benni.***
