Network
PRFMNEWS - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Sustira Dirga menyebut keberadaan virtual police atau polisi virtual yang saat ini diterapkan oleh Polri justru malah membuat masyarakat takut dalam berekspresi di dunia digital.
Hal ini pun membuktikan dengan jelas adanya kemunduran demokrasi di Indonesia. Ia meminta Virtual Police difokuskan menangani kejahatan cyber, bukan mengurusi kritikan masyarakat terhadap pejabat publik.
"Ini cukup mengancam dan memperburuk demokrasi di Indonesia dan justru menimbulkan ketakutan. Kami meminta polisi virtual difokuskan menangani kejahatan cyber yang lagi marak seperti penipuan online," kata Sustira saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Selasa 16 Maret 2021.
Baca Juga: Virtual Police Sudah Layangkan Peringatan Terhadap Lebih dari 70 Akun Media Sosial
Baca Juga: Peneliti ICJR: Kehadiran Virtual Police Buat Masyarakat Semakin Takut Berpendapat
Ia mengambil contoh kasus warga Slawi, AM yang ditangkap Tim Virtual Police Polres Surakarta karena menulis komentar yang menyinggung jabatan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming di media sosial. Padahal Gibran tidak merasa terganggu dan tidak melaporkan AM.
Sustira menilai, apa yang dilakukan oleh aparat hukum itu justru tidak menunjukkan tindakan restorative justice seperti yang mereka rasa telah lakukan.
Karena sebenarnya dalam konteks negara demokrasi, ICJR memandang seharusnya kritik terhadap pejabat publik tidak bisa dikriminalisasi dan tidak bisa dilaporkan secara pidana.
Baca Juga: Pendiri Drone Emprit Sambut Baik Hadirnya Virtual Police, Tapi Khawatirkan Hal Ini Terjadi
