Network
PRFMNEWS - Indonesia masuk negara ke dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Kunci utama pengurangan risikonya adalah pencegahan dan mitigasi bencana, tapi bukan hanya aspek itu saja yang perlu diperhatikan.
Oleh karena itu Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya dalam penanganan dan pencegahan bencana di Indonesia.
Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk tidak hanya sibuk membuat aturan, tetapi juga memperhatikan pelaksanaan di lapangan terutama aspek pengendaliannya dan penegakan standar-standar.
Baca Juga: Jabar Rawan Bencana, BPBD: Sudah 240 Bencana Terjadi di Awal Tahun Ini
Baca Juga: 2 TKI Asal Karawang yang Positif Corona Mutasi Baru B117 Sudah Pulang ke Rumah
"Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir,” ujar Jokowi dalam Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Jakarta, Rabu 3 Maret 2021.
Kedua, ia meminta kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan tidak boleh ada ego sektoral ataupun ego daerah.
Ketiga, Jokowi mengingatkan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat. Jajaran terkait diminta terus memperbaiki hal tersebut.
View this post on Instagram
“Kecepatan itu yang dilihat oleh masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi. Jangan sudah ditunggu lebih dari satu tahun belum nongol apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan,” sambungnya.
