Respons Negatif Pakar Transportasi Terhadap Kebijakan Relaksasi PPnBM : Bukti Pemerintah Pusat Tidak Kompak

- 22 Februari 2021, 20:43 WIB
PPnBM adalah Pajak Penjualan Barang Mewah . PPnBM dihapus mulai Maret 2021
PPnBM adalah Pajak Penjualan Barang Mewah . PPnBM dihapus mulai Maret 2021 /Pikiran Rakyat/null

PRFMNEWS - Pakar Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono memberikan respons negatif terhadap kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru.

Sony menilai, ditetapkannya relaksasi PPnBM merupakan bukti bahwa Pemerintah di level Pusat tidak kompak dalam menyusun kebijakan. Menurut dia, Pemerintah Pusat seperti tidak melihat permasalahan transportasi yang terjadi di level daerah.

Diuraikan Sony, saat ini Dinas Bina Marga masih mengalami kesulitan dalam pembangunan jalan.

Baca Juga: Yana Mulyana : Kami Akan Hubungi PT LIB, Tawarkan GBLA untuk Turnamen Piala Menpora

Baca Juga: Komisaris Persib Percayakan Penuh Transfer Pemain kepada Robert Alberts

Sementara Dinas Perhubungan juga menemui berbagai tantangan dalam menata lalu lintas di daerah.

Lalu, Pemerintah Pusat tiba-tiba mengambil kebijakan relaksasi PPnBM, yang mana akan berdampak pada peningkatan jumlah mobil yang beredar di jalanan.

"Ini adalah bukti bahwa tidak ada kekompakan dan sinergi yang baik di level Pemerintah Pusat. Akibatnya Pemerintah Daerah juga akan ikut tidak kompak. Ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa Pemerintah Pusat tidak melihat dulu seperti apa pemasalahan di level daerah," jelas Sony.

Halaman:

Editor: Indra Kurniawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x