Network
PRFMNEWS - Bantuan sosial (Bansos) tunai bagi masyarakat Indonesia sudah diluncurkan untuk tahun 2021. Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak boleh ada potongan apa pun dari bantuan yang diterima masyarakat.
Agar bansos diterima utuh dan efektif kepada masyarakat, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Asep Sumaryana menilai pola baru penyaluran bansos tunai lewat transfer bank cukup efektif. Namun tetap ada beberapa pertimbangan yang harus dicermati.
"Yang dicermati apakah sasaran langsung menukik kepada penerima manfaat atau ada mediator lain, seperti kasus sebelumnya ada mediator lain yang menyebabkan bantuan itu besarannya berkurang," ujar Asep saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Selasa 5 Januari 2021.
Baca Juga: PT Pos Mulai Salurkan BST Rp300 Ribu, Cek di Sini Apakah Anda Dapat Atau Tidak
Baca Juga: Kabar Baik! 3 Program Bansos Ini Mulai Disalurkan Awal Januari, Cek Apa Saja
Begitu pula bagi masyarakat daerah yang belum punya tabungan, penyaluran tetap akan melalui Kantor Pos. Menurutnya hal ini tidak perlu dilakukan karena dapat menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.
Asep menyebut, sekarang perbankan sudah menyentuh ke daerah pelosok melalui agen-agen bank. Maka seharusnya alibi masyarakat belum familiar soal perbankan bisa diatasi dengan solusi itu.
"Ini harus dipikirkan pemerintah untuk meminimalisir alasan bahwa masyarakat kecil banyak yang tidak memiliki tabungan, atau ATM," tambahnya.
Baca Juga: Mulai 9 Januari 2021, Bus Wisata Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung Berhenti Beroperasi
Sebab jika pemerintah tetap memaksakan menyalurkan bantuan yang berpotensi menyebabkan kerumunan, maka secara tidak langsung pemerintah hanya menolong ekonomi mereka, tapi tidak menyelamatkan kesehatannya.
Hal itu juga terbukti di kota-kota besar seperti Kota Bandung. Masyarakat yang notabenenya lebih familiar dengan perbankan saja tapi dalam penyaluran tetap terjadi kerumunan seperti di Kantor Pos dan Bank BRI.
"Harus diubah oleh pemerintah bagaimana untuk membantu masyarakat terdampak juga, tidak melanggar protokol kesehatan, sehingga kalau terjadi maka kita menolong ekonomi, tapi tidak menolong kesehatannya, padahal tidak terlalu susah itu," tandasnya.
Baca Juga: Cegah Potensi Korupsi, KPK Kawal Penyaluran Bansos
Selain itu, ia juga menegaskan perlunya perbaikan data penerima agar lebih tepat sasaran. Persoalan itu perlu dibahas lebih dalam oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyaluran.
Jika semua aspek tersebut sudah berjalan baik, maka penyaluran bansos tunai menggunakan sistem transfer ini akan memangkas orang yang 'bermain' di dalamnya. Sehingga bantuan diterima tepat sasaran dan tepat jumlah.
"Dengan pola seperti itu maka memangkas orang yang berperan di dalamnya, sehingga potongan semakin berkurang, dan ketepatan orang menjadi baik," pungkasnya.***
