Network
PRFMNEWS - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritisi ketidakterbukaan penunjukan mitra pengadaan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), tak terkecuali dalam wacana menghapus skema BLT menjadi tranfer atau elektronik oleh Mensos Tri Rismaharini.
Peneliti ICW, Almas Sjafrina mengatakan, meski nantinya penyaluran bansos tidak lagi lewat barang ataupun tunai dan menjadi sistem elektronik, tetap saja potensi ketidakterbukaan masih ada.
"Sama aja ya, sama-sama ada potensi masalahnya, termasuk kalau elektronik bagaimana penunjukan mitra dan pelaksanaannya," ujar Almas saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 24 Desember 2020.
Baca Juga: Risma Mau Hapus BLT Jadi Transfer, Pengamat: Bereskan Dulu Masalah Data
Baca Juga: Risma Mau Ubah Penyaluran Bansos dari Tunai Jadi Transfer, DPR: Bantuan Transfer Sudah Lama Ada
Tak hanya itu, Risma juga diminta menyediakan kanal khusus pengaduan yang responsif bagi masyarakat. Kanal ini penting agar sejak bansos tersebut disalurkan, Kemensos sudah bisa memantau dan mengevaluasi berdasarkan aduan masyarakat.
Pasalnya selama ini pemotongan dana bansos masih banyak terjadi masyarakat. Dari hasil survei ICW, beberapa daerah potongannya beragam mulai dari Rp100 ribu, Rp200 ribu bahkan dipotong 50 persennya dengan banyak modus.
"Ada modus yang untuk menjamin agar bansos bulan berikutnya tetap mendapatkan, ada modus membuat surat dokumen kependudukan karena ada penerima yang belum mempunyai dokumen kependudukan lengkap," tegasnya.
Baca Juga: Sudah Akhir Desember, Segera Cek Pencairan BLT UMKM Rp2,4 Juta dengan Cara Ini
