PRFMNEWS - Saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) tengah menjadi sorotan karena ada anggapan penyaluran bansos ini dijadikan alat politik di masa kampanye.
Tak hanya itu, penyaluran bansos juga kerap disoroti karena disebut-sebut ada celah untuk melakukan praktik korupsi.
Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar penyaluran bansos disalurkan dalam bentuk uang dengan cara transfer via bank atau via kantor pos.
Penyaluran bansos melalui transfer bank atau via kantor pos ini disebutkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi.
Baca Juga: HOAX Akun TikTok Prabowo Bagi-bagi Bansos untuk Masyarakat, Syarat Utama Umur 30-60 Tahun
"Bansos bukan berupa barang, tapi berupa uang, dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank. Hal bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dikutip dari ANTARA Kamis, 8 Februari 2024.
Ghufron menerangkan rekomendasi tersebut diberikan untuk menutup celah korupsi agar bansos tidak menjadi salah satu bentuk politik uang.
Ia mengatakan KPK merekomendasikan bansos disalurkan dengan basis data terbaru yang valid.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Bansos PKH Akan Dihapus Jika Ganjar Pranowo Terpilih Jadi Presiden?
"KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," ujarnya.
Dia pun mengingatkan Pemilu sangat penting untuk memastikan proses pemilihan bangsa dan negara Indonesia terlaksana secara jujur dan adil. Karena hanya dengan itu demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang dicita-citakan rakyat
Dia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung pelaksanaan pemilu yang kondusif dan terhindar dari praktik-praktik tindak pidana korupsi. Keberhasilan pelaksanaan pemilu menentukan masa depan bangsa Indonesia dan masa depan kita semua.
"Oleh karena itu KPK merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang turut serta memastikan pelaksanaan pemilu ini terbebaskan dari praktik money politic dan benturan kepentingan," tuturnya.***