PRFMNEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju terkait percepatan transformasi layanan digital pemerintah. Untuk mengawal proses ini, Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Arahan percepatan transformasi layanan digital pemerintah termasuk salah satunya pengembangan dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital ini disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024.
Terkait IKD, Jokowi meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID atau KTP digital untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik.
Baca Juga: Pakai IKD, Urus Buka Rekening Bank Cuma 10 Detik, Bagaimana Cara Buat KTP Digital?
"Paling lambat enam bulan harus sudah selesai. Dan juga Menkominfo untuk segera transformasi kebijakan government cloud untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital kita,” tutur Presiden.
Arahan kedua, Jokowi meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas untuk segera mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital.
"Konsolidasikan semua dalam satu portal nasional dan saya pesan sekali lagi perkuat keamanan digital kita," ungkapnya.
Ketiga, Jokowi meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ikut mendukung percepatan transformasi melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Perum Peruri) yang menjadi Government Technology (GovTech) nasional.
"Dan semuanya nanti dikoordinasi oleh Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan," ucap Jokowi.
Baca Juga: Kritik dan Saran Jokowi soal Debat Capres Minggu Malam yang Dinilai Kurang Edukatif
Penyederhanaan layanan
Presiden pun memerintahkan seluruh jajarannya tersebut untuk melakukan penyederhanaan layanan berbasis digital yang dimiliki serta mencegah terjadinya pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
“Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam layanan digital pemerintah,” tegasnya.
“Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan, mari kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus benar-benar kita lakukan,” imbuh Jokowi.
Sebelumnya, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 29 Desember 2023 untuk melaporkan akselerasi penyiapan tim digital pemerintah alias GovTech guna mengintegrasikan layanan digital nasional.
Anas mengatakan, Presiden baru saja meneken Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamnya mengatur soal percepatan GovTech.
Baca Juga: Menpan RB Siapkan Skema Smart Government di IKN
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak Indonesia merdeka, Indonesia akan berproses memiliki layanan digital terpadu alias tidak terpisah-pisah seperti selama ini, layanan yang satu, dengan interoperabilitas yang baik, dan berorientasi ke user/citizen centric seperti di negara-negara yang menjadi benchmark,” ujar Anas.
Anas menjelaskan, di jajaran 20 besar negara dengan e-Government Development Index (EDGI), hampir semuanya memiliki tim digital pemerintah alias GovTech yang bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan.
GovTech menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi, di mana dalam konteks Indonesia adalah Tim Koordinasi SPBE yang berisi antara lain Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mendagri.
“Di Inggris misalnya, GovTech-nya bernama Government Digital Service; dan kementerian pengampunya Central Digital and Data Office (CDDO). Mereka mengintegrasikan layanan digital hanya lewat satu akses melalui platform Gov.UK. GovTech itulah yang memandu integrasi layanan digital, sehingga di beberapa negara, dulu mereka punya ratusan sampai ribuan aplikasi layanan publik, kini hanya tinggal belasan dan bahkan satu portal layanan saja,” jelas dia.
Menurut Anas, saat ini masyarakat Indonesia masih dihadapkan dengan beragam layanan digital dari pemerintah.
“Kalau di Indonesia selama ini memang masih terpisah-pisah. Mau akses layanan A, maka downlod aplikasi Kementerian A; lalu mau akses layanan B maka harus download aplikasi B. Pengisian data berulang, belum ada interoperabilitas data yang baik sehingga user itu kesulitan. Ini yang Presiden ingin agar semua simpel dan memudahkan rakyat,” paparnya.
“Melalui GovTech, hal ini ke depannya tidak akan lagi terjadi karena akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk,” imbuhnya. ***